KAHMI Bahas Persoalan Agraria di Kalsel

Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Banjarmasin menggelar diskusi di Aula Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Unlam, Kamis (2/2/2012).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Banjarmasin menggelar diskusi di Aula Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Unlam, Kamis (2/2/2012).

Ketua KAHMI Kalsel, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan saat bersilaturahmi ke Markas BPost mengatakan, tujuan Diskusi menjadi forum bagi KAHMI dalam menyampaikan pernyataan sikap terhadap permasalahan konflik agraria secara Nasional, pada umumnya maupun Kalimantan Selatan pada khususnya.

"Menguraikan permasalahan agraria yang sudah ada maupun potensi terjadinya konflik agraria diberbagai bidang di waktu-waktu mendatang. Maksud dan tujuan memberikan saran dan masukan atau rekomendasi dalam rangka pencegahan dan penyelesaian konflik agrarian yang belum maupun sedang terjadi, serta menggalang dukungan para ahli atau pakar dan masyarakat terhadap upaya sinergis dengan pemerintah untuk kebaikan keumatan dan kebangsaan," katanya kemarin.

Saat berbincang dengan Pemimpin Redaksi BPost Group, Yusran Pare, Wakil Pemimpin Perusahaan, M Fachmy Noor dan Manager Redaksi BPost Group, Irhamsyah Safari, Rifqinizamy mengatakan, ada empat hal yang menjadikan masalah pertahanan, disharmonisasi kebijakan dan multi sektor pengaturan pertanahan.

Kedua, administrasi pertanahan yang kacau membuat konflik lahan sulit dihindari. Baru belakangan hari BPN memiliki sistem pengadministrasian pertahanah secara elektronik, sebelumnya data status lahan sulit dilacak di instansi ini.

"Kemudian ketiga, konflik lahan tak semata hadir lantaran negara beserta aparatnya bermasalah. Hadir juga lantaran belum terbangun kesadaran dan pengetahuannya soal pertanahan, termasuk alas hak atas tanah," ujarnya.

Sedangkan keempat, konflik agraria juga dipicu oleh semakin banyaknya pihak-pihak yang hendak mengambil keuntungan dari persoalan ini. Penelitian Tim Fakultas Hukum Unlam bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada 2007 lalu menyimpulkan, banyaknya klaim-klaim terkait tanah ulayat oleh pihak-pihak tertentu disadari oleh motif transaksi ekonomi.

Pemimpin Redaksi BPost Group, Yusran Pare menyambut baik kegiatan diskusi yang digelar KAHMI itu. Terlebih lagi dalam dua tahun terakhir, konflik agraria mulai mengemuka dan menarik untuk membicarakan serta penanganan solusinya seperti apa.

(has/www.banjarmasinpost.co.id)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved