BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Proyek Porno Disdik

Parno, eh porno. Demikian gumam seorang tua wali murid sebuah sekolah dasar di Kota Banjarmasin. Dia kaget setengah mati begitu membaca

“PARNO, eh porno”. Demikian gumam seorang tua wali murid sebuah sekolah dasar di Kota Banjarmasin. Dia kaget setengah mati begitu membaca sebuah buku cerita untuk murid sekolah dasar (SD) yang dipinjam putranya dari perpustakaan sekolah. Sang orangtua wali murid itu tidak habis mengerti mengapa buku seperti itu diperuntukkan untuk siswa SD.

Ya, orangtua mana yang tidak miris mendapati cerita berbau pornografi di buku pengayaan pelajaran sekolah dasar. Celakanya, buku sampah seperti itu sudah beredar lama di sekolah-sekolah dasar di Kalimantan Selatan. 

Sangat aneh, bahkan konyol kalau para pengampu kebijakan di Disdik di daerah ini membiarkan begitu saja buku-buku yang tidak pantas dibaca siswa sekolah dasar. Apalagi, buku-buku yang diterbitkan Era Citra Intermedia Solo, itu mengandung unsur pornografi. Setidaknya, ada tiga buku dengan isi cerita berbau porno, yaitu Tambelo -Kembalinya si Burung Camar, Tidak Hilang Sebuah Nama, dan Ada Duka di Wibeng. Buku-buku ini sudah tersimpan di perpustakaan-perpustakaan sekolah dasar sejak 2011.

Contohnya, cerita dalam buku Ada Duka di Wibeng. Secara vulgar buku karya Jazimah Al Muhyi, itu mengumbar cerita tentang seks bebas. Tidak hanya itu. Buku ini juga mengajarkan cara orang berhubungan intim yang aman dari kemungkinan kehamilan. Boleh-boleh saja, penerbit berdalih bahwa buku-buku itu tidak dimaksudkan untuk mengajarkan siswa untuk berbuat seperti yang dituliskan. Tapi, justru mengingatkan bahaya dari sebuah pergaulan bebas.

Pertanyaannya, pantaskah seorang siswa sekolah dasar membaca buku-buku seperti itu? Di sinilah sebenarnya letak ketidakarifan bahkan kalau boleh dikatakan kesembronoan para petinggi di Disdik di daerah ini dalam menilai pantas atau tidaknya buku tersebut.

Kita melihat Disdik sebagai stake holder pendidikan di daerah seolah-olah tutup mata dan hanya melihat program pendidikan dari sisi ‘keuntungan’. Apalagi bukan cerita umum, proyek-proyek pengadaan, seperti buku, misalnya, sudah menjadi lahan bisnis bagi para petinggi di Disdik. Wajar kalau kemudian buku-buku yang tidak jelas kualitasnya untuk program ajar-mengajar di sekolah- sekolah bertebaran, tanpa pengawasan dan penyeleksian yang ketat. Contohnya, ya, buku-buku yang mengandung nuansa pornografi di sekolah-sekolah tersebut.

Tentunya sangat disayangkan kucuran dana BOS, DAK atau apapun sebutannya diperuntukkan untuk hal-hal yang jauh dari kebermanfaatan siswa maupun sekolah. Apalagi, kita tahu bukan cerita bohong bahwa dana BOS ataupun DAK sering menjadi lahan bancakan banyak pihak yang punya kepentingan di sana.  Dan, tentunya sangat mungkin proyek pengadaan buku-buku kontroversial berbau porno, itu tidak lepas dari lembaran-lembaran rupiah yang nilainya mencapai miliaran.  

Kalau cara pandang Disdik dari sisi proyek, sudah pasti kasus-kasus seperti yang terjadi di SDN Kebun Bunga atau sekolah-sekolah lainnya di Kalsel, diyakini bakal terus terulang.  Kalau sudah seperti itu, menjadi tidak ada artinya dana BOS ataupun DAK yang misinya untuk peningkatan program pendidikan, justru menjadi racun bagi anak-anak kita.  

Dan, kita tentu sangat prihatin kalau para pengampu kebijakan di Disdik di daerah ini berfikir pembangunan pendidikan ditakar dengan cara pandang yang sempit seperti itu.

Mau diarahkan kemana anak-anak kita ke depan kalau institusi pendidikan justru menyediakan bahan-bahan bacaan yang tidak berkualitas. Sangat wajar kalau banyak orangtua sangat khawatir terhadap putra-putrinya dengan adanya buku-buku bacaan porno yang disediakan institusi pendidikan. Harus dipahami, umumnya para orangtua di negeri ini tidak menginginkan putra-putrinya yang masih bau kencur diharuskan mengetahui suatu hal sebenarnya belum layak untuk diketahui. (*)
Editor: Dheny Irwan Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help