A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Tertinggi 121 Kasus Sengketa Lahan di Kotim - Banjarmasin Post
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 24 Juli 2014
Banjarmasin Post

Tertinggi 121 Kasus Sengketa Lahan di Kotim

Rabu, 14 November 2012 12:40 WITA
Tertinggi 121 Kasus Sengketa Lahan di Kotim
faturahman
Diskusi terbatas ekonomi hijau sebagai salah satu solusi mengatasi konflik lahan dan kebakaran hutan di Kalteng, Rabu (14/11) di Swissbelhotel Danum Palangkaraya, Kalteng.
BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Kasus sengketa lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, hingga Maret 2012 ini tercatat mencapai 332 kasus dengan jenis dan jumlah kasus sengketa lahan/perkebunan.

Kasus-kasus itu seperti sengketa lahan tanah ulayat/adat, sengketa tanah garapan,okupasi/penyerobiotan lahan oleh masyarakat atau yang dilakukan perusahaan, tumpang tindih lahan, HGU cacat hukum dan yang lainnya.

Berdasarkan data yang ada Palangkaraya kasus sengketa lahan mencapai 8 kasus, Kotim 121 kasus, Seruyan 17, Kapuas 66 Kasus, Pulangpisau 11 kasus, Bartim 21 kasus, Barut 19 kasus, Kobar 16 kasus, Gunungmas 17 kasus, Barsel 2 kasus, Murungraya 2 kasus,Lamandau 4 kasus, Sukamara 9 kasus dan Katingan 19 kasus.

Hal itu terungkap dalam diskusi terbatas ekonomi hijau sebagai salah satu solusi mengatasi konflik lahan dan kebakaran hutan di Kalteng, memperkuat Redd+ menuju Green Ekonomi di Swissbelhotel Danum Palangkaraya, Rabu (14/11) yang di gelar oleh Kemitraan Partnership dan Yayasan Perspektif Baru di bawah pimpinan Wimar Witular.

Rifki Asegaf yang merupakan salah satu pembicara dari Deputi VI Bidang Hukum Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengatakan, akar masalah dalam konflik lahan itu, karena belum adanya kepastian hukum terhadap lahan.

"Tidak jelasnya status lahan menjadi hal yang sangat penting dalam kasus sengketa lahan.Karena belum adanya kepastian hukum tentang tata ruang provinsi di Kalimantan Tengah, karena adanya perbedaan aturan TGHK yang ditetapkan pusat dengan Perda yang dibuat Provinsi Kalteng," katanya.
Penulis: Fathurahman
Editor: Halmien
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas