Sabtu, 22 November 2014
Banjarmasin Post

Kanwil Imigrasi Banjarmasin Belum Tarik Paspor Muhidin-Aad

Selasa, 8 Januari 2013 00:33 WITA

Kanwil Imigrasi Banjarmasin Belum Tarik Paspor Muhidin-Aad
net
Bupati Tala Adriansyah (kiri) dan Wali Kota Banjarmasin Muhidin (kanan).
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pencegahan ke luar negeri terhadap Wali Kota Banjarmasin H Muhidin dan Bupati Tanahlaut H Adriansyah terhitung mulai 10 Desember 2012 selama enam bulan, atas permintaan kapolri tanggal 10 desember 2012. Hari itu juga Direktorat Jenderal Imigrasi telah memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar pencegahan.

Namun langkah Kantor Imigrasi Banjarmasin untuk menarik paspor Wali Kota Banjarmasin, H Muhidin dan Bupati Tanahlaut, Adriansyah belum terlaksana. Melalui Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalsel, Malfie Asdie beralasan bahwa pihaknya baru menerima surat pencegahan kedua kepala daerah itu pada Senin (7/1/2012).

"Kami baru menerima surat pencekalan dari Ditjen Imigrasi hari ini. Selanjutnya atas dasar surat tertulis itu maka akan kami buatkan surat perintah (sprint) penarikan paspor melalui kantor imigrasi Banjarmasin, untuk menugaskan petugas menarik paspor yang bersangkutan," katanya.

Menurutnya, tanpa adanya sprint maka tidak bisa melaksanakan penarikan paspor Muhidin dan Adriansyah. Dirinya pun menegaskan secepatnya akan membuatkan sprint dan dilengkapi tanda tangan kepala kantor Imigrasi Banjarmasin untuk menarik paspor keduanya.

"Mudah-mudaha besok sudah ada petugas yang menarik paspor Pak Muhidin dan Pak Aad, saya rasa cukup dua petugas saja. Teknisnya, bisa saja petugas datang langsung ke kediaman Pak Muhidin dan Pak Aad," pungkasnya, mengakhiri pembicaraan.

Kepala Bagian Humas dan TU Ditjen Imigrasi Maryoto Sumadi mengatakan, tidak masalah jika pihak keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM baru menerima surat pencekalan. Tetapi menurutnya secara by sistem manual pengiriman surat melalui pos, pelaksanaan pencegahannya secara real time.

"Suratnya sendiri pengirimannya melalui pos, tetapi tidak mengurangi pencekalan yang bersangkutan. Saat terbit pencegahan maka secara onlone sudah tersebar di seluruh Indonesia, yang paling pokok adalah mencegah keberangkatan," jelasnya.

Menyangkut teknis proses penarikan di lapangan, maka tergantung dari petugas kantor imigrasi setempat. Dirinya mencontohkan saat dirinya menjabat kepala kantor imigrasi Banjarmasin dalam menarik paspor Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin maka melalui biro hukum Pemprov Kalsel.
Penulis: Hasby
Editor: Anjar

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas