Minggu, 29 Maret 2015

Berkas Aad-Muhidin Bisa ke KPK

Rabu, 6 Maret 2013 07:23 WITA

Berkas Aad-Muhidin Bisa ke KPK
net
Bupati Tala Adriansyah (kiri) dan Wali Kota Banjarmasin Muhidin (kanan).

Kejati telah dua kali mengembalikan kembali berkas dua tersangka tersebut ke penyidik Polda Kalsel karena dianggap belum lengkap.

Sehingga belum bisa menuju tahapan selanjutnya, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan.

Padahal Muhidin dan Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka sejak setahun lalu.

Kabid Humas Polda Kalsel, AKBP Winarto, mengatakan jika perkara tersebut masih tetap terus bolak balik, maka kasus tersebut akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sesuai dengan pasal 9 UU KPK, Mabes Polri akan berkoordinas dengan Kejagung dan KPK untuk pengambilalihan, jika kasusnya terus bolak-balik,” ujar Winarto, mewakili Dirkrimsus Polda Kalsel AKBP Irianto, Selasa (5/3).

Menurutnya, berdasar Pasal 9 UU KPK, disebutkan “Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Namun, lanjut Winarto penyerahan berkas itu harus terlebih dahulu dilaporkan ke Mabes Polri.

Halaman1234
Editor: Syamsudin
KOMENTAR

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas