• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 21 September 2014
Banjarmasin Post

Berkas Aad-Muhidin Bisa ke KPK

Rabu, 6 Maret 2013 07:23 WITA
Berkas Aad-Muhidin Bisa ke KPK
net
Bupati Tala Adriansyah (kiri) dan Wali Kota Banjarmasin Muhidin (kanan).
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Berkas kasus dugaan gratifikasi tapal batas Tanah Laut dan Tanah Bumbu, dengan tersangka Wali Kota Banjarmasin, H Muhidin, dan Bupati Tanahlaut, Adriansyah, masih bolak-balik di dari penyidik Polda Kalsel ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kejati.

Kejati telah dua kali mengembalikan kembali berkas dua tersangka tersebut ke penyidik Polda Kalsel karena dianggap belum lengkap.

Sehingga belum bisa menuju tahapan selanjutnya, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan.

Padahal Muhidin dan Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka sejak setahun lalu.

Kabid Humas Polda Kalsel, AKBP Winarto, mengatakan jika perkara tersebut masih tetap terus bolak balik, maka kasus tersebut akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sesuai dengan pasal 9 UU KPK, Mabes Polri akan berkoordinas dengan Kejagung dan KPK untuk pengambilalihan, jika kasusnya terus bolak-balik,” ujar Winarto, mewakili Dirkrimsus Polda Kalsel AKBP Irianto, Selasa (5/3).

Menurutnya, berdasar Pasal 9 UU KPK, disebutkan “Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Namun, lanjut Winarto penyerahan berkas itu harus terlebih dahulu dilaporkan ke Mabes Polri.

Untuk melengkapi berkas penyidikan yang diminta Kejati Kalsel, pihak penyidik kembali memanggil tersangka Muhidin dan Aad beberapa waktu lalu.

“Keduanya sudah dipanggil lagi untuk melengkapi unsur yang dinyatakan belum lengkap,” tambah Winarto.

Selain Aad dan Muhidin, penyidik juga sudah memanggil beberapa saksi tambahan untuk dimintai keterangan. “Kemungkinan minggu depan berkas akan kembali kita serahkan ke Kejati Kalsel,” lanjut dia.

Senin (4/3) sore, kuasa hukum Aad, Masdari Tasmin, membawa saksi meringankan dari Fakultas Hukum Unlam, Mohammad Effendi, bagi kliennya ke Ditreskrimsus Polda Kalsel.

Selama satu jam lebih pakar hukum administrasi negara itu,  memberikan keterangnnya di ruang Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Kalsel.

Masdari mengaku pihaknya membawa saksi meringankan untuk dihadirkan dalam pemeriksaan berdasarkan pasal 65 KUHAP.

“Jadi tidak hanya dipersidangan saja dalam penyidikan kita juga bisa membawa saksi meringankan,” lanjut dia.

Sesuai bidangnya kata Masdari, M Effendi, memaparkan soal hukum administrasi sesuai yang disangkakan kepada kliennya.

Effendi memberikan penegasan soal tapal batas daerah yang merupakan bukan kewenangan bupati.

“Sebab yang memiliki kewenangan adalah gubernur dan mendagri. Kalau dikaitkan dengan bupati, tidak tepat,” ujar Masdari.

Selain membawa Effendi, Masdari juga akan mendatangkan saksi meringankan lainnya dari Universitas Indonesia (UI). “Kita masihbelum menentukan dan masih mencari saksi yang tepat,” lanjut dia.

Terkait pemeriksaan saksi meringankan Winarto mengakuinya. Menurut dia itu hak tersangka dalam penyidikan.

Kepala Kejati Kalsel, Ali Muthohar mengatakan berkas perkara Muhidin-Aad dikembalikan karena dianggap belum sempurna.

“Untuk dibawa ke PN berkas itu harus sempurna, yang sempurna saja kadang bisa bebas,” lanjut dia.

Mengenai unsur yang dianggap belum sempurna, Ali tidak bisa menyebut karena sudah masuk materi pemeriksaan. “Nanti soal itu masuk materi dipersidangan,” sebut dia. (arl)
Editor: Syamsudin
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
126241 articles 13 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas