Berkas Aad-Muhidin Bisa ke KPK

Berkas kasus dugaan gratifikasi tapal batas Tanah Laut dan Tanah Bumbu, dengan tersangka Wali Kota Banjarmasin, H Muhidin,

Berkas Aad-Muhidin Bisa ke KPK
net
Bupati Tala Adriansyah (kiri) dan Wali Kota Banjarmasin Muhidin (kanan).

Kejati telah dua kali mengembalikan kembali berkas dua tersangka tersebut ke penyidik Polda Kalsel karena dianggap belum lengkap.

Sehingga belum bisa menuju tahapan selanjutnya, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan.

Padahal Muhidin dan Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka sejak setahun lalu.

Kabid Humas Polda Kalsel, AKBP Winarto, mengatakan jika perkara tersebut masih tetap terus bolak balik, maka kasus tersebut akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sesuai dengan pasal 9 UU KPK, Mabes Polri akan berkoordinas dengan Kejagung dan KPK untuk pengambilalihan, jika kasusnya terus bolak-balik,” ujar Winarto, mewakili Dirkrimsus Polda Kalsel AKBP Irianto, Selasa (5/3).

Menurutnya, berdasar Pasal 9 UU KPK, disebutkan “Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Namun, lanjut Winarto penyerahan berkas itu harus terlebih dahulu dilaporkan ke Mabes Polri.

Untuk melengkapi berkas penyidikan yang diminta Kejati Kalsel, pihak penyidik kembali memanggil tersangka Muhidin dan Aad beberapa waktu lalu.

“Keduanya sudah dipanggil lagi untuk melengkapi unsur yang dinyatakan belum lengkap,” tambah Winarto.

Selain Aad dan Muhidin, penyidik juga sudah memanggil beberapa saksi tambahan untuk dimintai keterangan. “Kemungkinan minggu depan berkas akan kembali kita serahkan ke Kejati Kalsel,” lanjut dia.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Syamsudin
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help