Senin, 24 November 2014
Banjarmasin Post

Pendidikan Kedokteran: Mimpi Rakyat Kecil

Kamis, 2 Mei 2013 00:40 WITA

Oleh: Pribakti B
Dokter RS Ulin Banjarmasin

Pendidikan Kedokteran bukan milik rakyat kecil. Biaya kuliah di Fakultas Kedokteran (FK) saat ini makin mencekik leher. Dahulu biaya kuliah yang mahal identik dengan FK swasta. Kini FK negeri pun tak mau kalah.

Jalur khusus dan mandiri di FK negeri semakin menyempitkan pintu bagi mereka yang tergolong kalangan tidak mampu. Jalur-jalur tersebut menghendaki mahasiswa membayar puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk biaya pendidikaannya. Sebuah hal yang mengecewakan rakyat kecil.

Padahal, keinginan untuk menjadi seorang dokter tidak hanya dimiliki oleh orang-orang dari kalangan ekonomi atas. Ada banyak orang yang bercita-cita menajadi dokter walaupun mereka berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Sungguh menyedihkan. Benarkah kuliah di FK negeri hanya untuk orang-orang berpunya? Benarkah kualifikasi finansial mampu mengalahkan kualifikasi akademik?

Masih lekat dalam ingatan  penulis  saat masuk FK negeri untuk mengenyam pendidikan kedokteran di zaman Orde Baru, betul-betul hanya bermodal kualifikasi akademik  semata. Waktu itu tidak ada  istilah uang gedung, uang pangkal, uang partisipasi dan tetek bengeknya, yang ada bila diterima jadi mahasiswa kedokteran, di awal masuk cuma uang biaya pemeriksaan kesehatan, uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) satu semester dan uang jaket almamater. Dan ini masih terjangkau keluarga PNS yang ekonominya pas-pasan.

Coba lihat sekarang untuk mengeyam pendidikan kedokteran di FK negeri apalagi di swasta  misalnya, bukan cuma kualifikasi akademik saja yang menentukan tapi juga kualifikasi finansial.

Apalagi  dengan akan diberlakukannya UKT (Uang Kuliah Tunggal) di FK negeri dimana tiap semester butuh biaya kurang lebih Rp 13-15 juta selama satu semester (edaran dikti besaran UKT dibagi lima kelas, kelas I digratiskan, kelas 2 sebesar Rp 990.000, kelas 3 sebesar Rp 13 juta, kelas 4 sebesar Rp 14 juta dan kelas 5  sebesar Rp 15 juta persemester  sudah termasuk SPP).

Biaya ini tentu saja belum termasuk biaya beli diktat modul/fotokopi kuliah dosen, makan minum dan biaya kos bila dari daerah selama satu semester. Dan bila dihitung-hitung bisa berkisar sekitar Rp 20 juta minimal harus disiapkan persemester.

Bayangkan bila  lama pendidikan kedokteran 10 semester (kalau lancar) dan setelah itupun masih harus ikut program internship sehingga total bila dihitung kurang lebih minimal sekitar 12 semester. Ditambah lagi, mereka  masih juga harus membayar biaya UKDI (Ujian Kompetensi Dokter Indonesia) untuk mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai dokter umum dan SIP (Surat Ijin Praktek). Coba dihitung sendiri biaya yang mesti dipersiapkan selama itu.

Masalahnya sekarang, apakah pendidikan kedokteran di Indonesia hanya menjadi milik miliarder atau anak-anak dari komunitas upper class? Atau, apakah pendidikan kedokteran memang sebatas sebagai model pendidikan yang mengerucut melayani masyarakat berduit? Ataukah hanya masyarakat berkapital besar saja yang diberi “hak” merebut dan menikmati pendidikan kedokteran?.

Kalau seperti ini yang terjadi, negeri ini hanya akan semakin banyak dibanjiri dokter yang berasal dari kalangan borjuis, yang tidak menempatkan masyarakat (pasien) sebagai subyek yang wajib diperlakukan secara humanistis. Tapi sebatas menjadi segmentasi dari strategi pengembalian modal kuliahnya dan perburuan status sosial-elitismenya.

Idealnya, untuk memperbaiki kondisi virus yang menyerang jasa layanan medis yang berakar dari sepak terjang paramedik, yang umumnya berpendidikan kapitalisme profesi, selayaknya sekarang pemerintah atau perguruan tinggi memberikan solusi konkret mengenai pendidikan kedokteran bagai siswa (calon mahasiswa) dari keluarga miskin yang punya kualifikasi akademik baik.

Bisa jadi buruknya layanan medis selama ini dapat dijadikan bahan refleksi bagi pendidikan kedokteran bahwa rekrutmen siswa (calon mahasiswa ) yang berasal dari keluarga berkekayaan besar sedang gagal atau terbukti banyak “menyakiti” masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Dengan praktik dehumanisasi yang berembrio dari pendidikan kedokteran berbasis kapitalis ini, selayaknya sekarang siswa miskin diberi keleluasaan bersaing masuk dalam iklim pembelajaran di FK negeri tanpa beban biaya yang sangat mencekiknya.

Justru dari dokter dari keluarga miskin inilah nanti layanan medis berganti atmosfer menjadi layanan medis humanistis yang terwujud dalam idiom “profesi untuk orang miskin”.

Data 72 FK negeri dan swasta di Indonesia walau menghasilkan 5 ribu sampai 6 ribu dokter umum setiap tahunnya, kenyataannya pemerintah tidak juga memenuhi kebutuhan dokter di layanan kesehatan primer.

Buktinya masih banyak puskesmas  tanpa dokter, karena dokter yang berasal dari kalangan berpunya dapat dipastikan juga akan kembali lagi ke lingkungannya yang notabene lingkungan menengah ke atas.

Banyak dokter “berpunya” yang tidak mau ditempatkan di daerah yang kurang menguntungkan, daerah pelosok dan daerah dengan tingkat ekonomi kurang. Padahal, betapa banyak tenaga dokter dibutuhkan di daerah-daerah tersebut.

Pemerataan dokter ini mendesak dilakukan karena setiap warga negara berhak untuk hidup sehat. Jika tidak segera dilakukan, pelaksanaan sistem jaminan kesehatan semesta pada 2014 yang memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin dan kurang mampu terancam gagal akibat tidak ada dokter di daerah-daerah tertentu.

Benar-benar tidak adil. Kalangan ekonomi bawah jelas yang paling menderita. Sudah tenaga dokter di daerah kurang, mereka sendiri pun tidak mampu berkuliah di FK Negeri dan menjadi dokter bagi daerahnya. Ditambah lagi, biaya kesehatan semakin melambung. Semuanya benar-benar menjepit masyarakat ekonomi bawah.

Sungguh rakyat kecil tidak banyak menuntut. Mereka hanya ingin keadilan, termasuk kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan yang layak. Pendidikan kedokteran seharusnya tidak hanya milik mereka yang berpunya, tapi juga yang berasal dari kalangan rakyat kecil yang berprestasi. Sudah saatnya mereka bangun dan tidak lagi bermimpi. (*)
Editor: Dheny

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas