Pendidikan Kedokteran: Mimpi Rakyat Kecil

Pendidikan Kedokteran bukan milik rakyat kecil. Biaya kuliah di Fakultas Kedokteran (FK) saat ini makin mencekik leher.

Pendidikan Kedokteran bukan milik rakyat kecil. Biaya kuliah di Fakultas Kedokteran (FK) saat ini makin mencekik leher. Dahulu biaya kuliah yang mahal identik dengan FK swasta. Kini FK negeri pun tak mau kalah.

Jalur khusus dan mandiri di FK negeri semakin menyempitkan pintu bagi mereka yang tergolong kalangan tidak mampu. Jalur-jalur tersebut menghendaki mahasiswa membayar puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk biaya pendidikaannya. Sebuah hal yang mengecewakan rakyat kecil.

Padahal, keinginan untuk menjadi seorang dokter tidak hanya dimiliki oleh orang-orang dari kalangan ekonomi atas. Ada banyak orang yang bercita-cita menajadi dokter walaupun mereka berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Sungguh menyedihkan. Benarkah kuliah di FK negeri hanya untuk orang-orang berpunya? Benarkah kualifikasi finansial mampu mengalahkan kualifikasi akademik?

Masih lekat dalam ingatan  penulis  saat masuk FK negeri untuk mengenyam pendidikan kedokteran di zaman Orde Baru, betul-betul hanya bermodal kualifikasi akademik  semata. Waktu itu tidak ada  istilah uang gedung, uang pangkal, uang partisipasi dan tetek bengeknya, yang ada bila diterima jadi mahasiswa kedokteran, di awal masuk cuma uang biaya pemeriksaan kesehatan, uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) satu semester dan uang jaket almamater. Dan ini masih terjangkau keluarga PNS yang ekonominya pas-pasan.

Coba lihat sekarang untuk mengeyam pendidikan kedokteran di FK negeri apalagi di swasta  misalnya, bukan cuma kualifikasi akademik saja yang menentukan tapi juga kualifikasi finansial.

Apalagi  dengan akan diberlakukannya UKT (Uang Kuliah Tunggal) di FK negeri dimana tiap semester butuh biaya kurang lebih Rp 13-15 juta selama satu semester (edaran dikti besaran UKT dibagi lima kelas, kelas I digratiskan, kelas 2 sebesar Rp 990.000, kelas 3 sebesar Rp 13 juta, kelas 4 sebesar Rp 14 juta dan kelas 5  sebesar Rp 15 juta persemester  sudah termasuk SPP).

Biaya ini tentu saja belum termasuk biaya beli diktat modul/fotokopi kuliah dosen, makan minum dan biaya kos bila dari daerah selama satu semester. Dan bila dihitung-hitung bisa berkisar sekitar Rp 20 juta minimal harus disiapkan persemester.

Bayangkan bila  lama pendidikan kedokteran 10 semester (kalau lancar) dan setelah itupun masih harus ikut program internship sehingga total bila dihitung kurang lebih minimal sekitar 12 semester. Ditambah lagi, mereka  masih juga harus membayar biaya UKDI (Ujian Kompetensi Dokter Indonesia) untuk mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai dokter umum dan SIP (Surat Ijin Praktek). Coba dihitung sendiri biaya yang mesti dipersiapkan selama itu.

Masalahnya sekarang, apakah pendidikan kedokteran di Indonesia hanya menjadi milik miliarder atau anak-anak dari komunitas upper class? Atau, apakah pendidikan kedokteran memang sebatas sebagai model pendidikan yang mengerucut melayani masyarakat berduit? Ataukah hanya masyarakat berkapital besar saja yang diberi “hak” merebut dan menikmati pendidikan kedokteran?.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Dheny Irwan Saputra
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help