Senin, 22 Desember 2014
Banjarmasin Post

OPM Buka Kantor di Inggris, Presiden Jangan Lembek

Sabtu, 4 Mei 2013 14:47 WITA

OPM Buka Kantor di Inggris, Presiden Jangan Lembek
(Foto: freewestpapua.org)
Walikota Oxford, Moh Niaz Abbasi, didampingi Benny Wenda, Andrew Smith, dan Mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin saat membuka Kantor Perwakilan Papua Merdeka di Oxford
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengutuk keras sikap pemerintah Oxford di Inggris mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Khususnya, setelah OPM secara resmi membuka kantor perwakilan di Oxford.

Karena menurutnya, pembukaan kantor OPM ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka. Inggris berkomitmen untuk terus membantu gerakan OPM ini.

Pernyataan Fadli Zon disampaikan menanggapi pembukaan ‘kantor pusat’ FWPC di Oxford, Inggris, Minggu (28/4/2013), yang juga dihadiri oleh Walikota Oxford, Moh Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin.

"Sikap pemerintah Oxford di Inggris ini jelas mencederai hubungan Inggris yang selama ini terjalin baik dengan Indonesia. Separatisme adalah soal kedaulatan negara. Sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas," tegas Fadli kepada Tribunnews.com, Sabtu (4/5/2013).

Kata dia, Pemerintah Inggris harusnya bijak. Apalagi, Negeri Kerajaan Ratu Elizabeth itu juga punya riwayat separatisme panjang dengan Irlandia Utara dan Skotlandia. Begitupun terlibat dalam konflik mempertahankan Malvinas dengan Argentina. Namun Indonesia tak pernah ikut campur soal Inggris.

Di masa lalu, imbuhnya Inggris memiliki jejak kolonialisme yang panjang. Sebuah studi menunjukkan 90 persen negara di dunia pernah dijajah Inggris. Demikian pula keterlibatan dalam invasi Irak 10 tahun lalu. Jejak berdarah ini harusnya jadi cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain.

Karena itu, tegas dia, sikap pemerintah Indonesia harus tegas tolak campur tangan Inggris terhadap wilayah RI.

"Kehormatan dan kedaulatan RI harus ditegakkan. Perlu juga dikaji latar belakang sikap Inggris ini. Apakah ini bagian dari motivasi ekonomi di tengah krisis yang mereka hadapi. Padahal Inggris melalui British Petroleum sudah mendapat konsesi ladang gas Tangguh di Papua juga sejumlah konsesi tambang lain," ujar dia.

Lanjut dia, walau Presiden SBY menerima gelar Grand Cross of Bath dari Kerajaan Inggris, bukan berarti harus lembek. "Ada saat dimana kita berkompromi, ada saat harus tegas."

Menurutnya lagi, Pemerintah Inggris memang masih mengakui NKRI atas Papua. Namun pembukaan kantor OPM di Oxford, merupakan sikap dualisme yang harus ditentang.

"Pemerintah tak boleh permisif dan defensif. Harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan," katanya.
Editor: Anjar
Sumber: Tribunnews

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas