Minggu, 21 Desember 2014
Banjarmasin Post

Aiptu Labora Ngaku Sudah Miskin

Minggu, 19 Mei 2013 07:22 WITA

Aiptu Labora Ngaku Sudah Miskin
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Anggota Polres Raja Ampat, Papua, Aiptu Labora Sitorus (kiri) saat memberikan penjelasan kepada wartawan di kantor Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat), Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013). Labora Sitorus memberikan keterangan terkait kepemilikan rekening sebesar Rp 1,5 triliun.
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Anak dan istri Aiptu Labora Sitorus syok. Kepala rumah tangga mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus bisnis ilegal bahan bakar minyak (BBM). “Mereka punya perasaan tidak nyaman,” ucap Sitorus.

Kepada pers di Jakarta, kemarin, anggota Polres Raja Ampat, Papua Barat itu menegaskan ingin segera bisa keluar dari masalah yang membelitnya. Karena itu, dia siap menjalani proses hukum.

Nama Labora melambung sejak menjadi sorotan publik karena transaksi keuangan perbankannya dianggap tidak wajar. Transaksi keuangannya mencapai ratusan miliar rupiah dalam kurun waktu 2007-2012. Bahkan, hingga tahun ini menembus  Rp 1,5 triliun.

Ditambah lagi, kepolisian membongkar dugaan adanya praktik illegal logging dan illegal mining yang dilakukan PT Seno Adi Wijaya dan PT Rotua yang dikelola keluarga Labora. Tidak tanggung-tanggung, puluhan ton BBM dan puluhan kontainer kayu disita kepolisian.

Sebaliknya, Labora merasa tidak ada yang salah terhadap rekening ‘jumbo’ yang dimilikinya. Dia menegaskan uang yang tersimpan di puluhan rekening itu merupakan hasil bisnis perusahaan kayu dan BBM yang dikelola istri dan anggota keluarganya.

“Itu kan usaha istri, tentu usaha saya, jadi rekening disepakati bersama. Saya setuju karena berpikir tidak masalah istri punya usaha,” tegas dia.

Labora membantah memiliki simpanan senilai Rp 1,5 triliun. Justru sebaliknya, ia mengaku kehabisan uang alias miskin setelah seluruh rekening tidak bisa digunakan untuk menerima pemasukan.

“Kalau dibilang, sekarang sudah nggak ada uang. Ya gimana, pengeluaran terus, tapi pemasukan nggak ada. Simpanan saya hanya sekitar Rp 6 miliar,” kata Labora.

Uang tersebut berada di tiga rekening Bank Mandiri, dan satu rekening Bank Papua. Namun, setelah menjadi tersangka, Labora tak bisa lagi menggunakan rekeningnya untuk menerima pemasukan. Sementara itu, dia terus mengeluarkan uang untuk menjalankan bisnisnya.

Usaha yang dikaitkan polisi kepada Labora adalah PT Rotua yang bergerak di bidang kayu dan PT Seno Adi Wijaya di bidang minyak gas.

Kedua perusahaan itu berada di Papua dan dibeli oleh istri Labora, sekitar  sepuluh tahun lalu. Saat itu nilai kedua perusahaan tersebut mencapai miliaran rupiah.

Jajaran direksi kedua perusahaan ditempati orang-orang dari keluarga besarnya. Istri Labora menjadi komisaris, adik iparnya menjadi direktur, dan kepemilikan saham dibagi ke dua anaknya. Seluruh transaksi keuangan kedua perusahaan itu menggunakan rekening atas nama Labora.

“Pembelian dua perusahaan itu didukung oleh wali kota Sorong, alasannya untuk mendukung industri sekunder di Papua,” ujar Labora.

Kabarnya ada polisi lain yang terlibat dalam perusahaan itu? “Tidak ada, semua keluarga,” ujarnya.

Sang polisi boleh berdalih. Namun, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada kejanggalan dalam transaksi itu. Temuan itu sudah dilaporkan ke  Polri. Bisnis BBM dan kayu perusahaan keluarga Labora pun telah diselidiki pada Maret 2013 oleh Polda Papua.

Saat itu, telah disita 1.500 batang kayu dan 5 kapal bermuatan BBM. Setelah kasus rekening mencuat, Polda Papua melakukan penyidikan mendalam terhadap dugaan bisnis ilegal tersebut.

Berdasar laporan PPATK, kepolisian melakukan pengecekan terhadap kasus dugaan bisnis BBM dan kayu ilegal di Sorong. Ternyata transaksi bisnis itu terkait rekening Labora. Dia diduga terkait sekitar 60 perusahaan lain yang saat ini masih ditelusuri, termasuk kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Menyikapi tindakan polisi, Pengacara Labora, Azet Hutabarat meminta mereka melakukan secara saksama.

“Memangnya polisi nggak boleh kaya? Bisnisnya jelas kok. Izinnya ada, perusahaannya ada, kapal tankernya ada. Tapi, iya salah karena polisi nggak boleh berbisnis. Saya rasa wajar dalam lima tahun lalu lintas keuangan mencapai Rp 1,5 triliun. Kalau soal etika, nah itu baru boleh ditindak, kami lihat dulu penyidikan polisi,” ujarnya.

Sebelumnya, saat berada di Bandar Lampung, Lampung, Wamenkum HAM  Denny Indrayana mendukung jika  KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ‘turun tangan’.

”Memang, lebih baik KPK yang menangani. Itu perlu diselidiki lebih dalam,” ujar dia.

Denny menilai nilai transaksi keuangan di rekening Labora sangat mencengangkan. Ia tidak meragukan kemampuan Polri mengusut kasus tersebut. Namun, keterlibatan KPK menangani perkara itu dapat meminimalisasi terjadinya konflik kepentingan di tubuh Polri.(tribunnews/adi/tribunmedan)
Editor: Anjar

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas