Memeras Rakyat

SEMAKIN banyak modus operandi yang digunakan penguasa untuk menyedot uang sebanyak-banyaknya dari siapapun tanpa harus bekerja keras. Semula uapaya mengeduk uang dari APB/APBD, tetapi itu sekarang sudah dianggap ketingganan zaman alias kuno.

Para koruptor tak pernah kehilangan kreativitas, inovasi dan modus agar tetap bisa eksis menjadi penggarong abadi dengan teknik dan cara semakin mulus, sulit ditelusuri, dan tidak mudah dibuktikan sebagai perilaku korupsi.

Cara paling ampuh adalah koalisi kepentingan antara penguasa dan pengusaha. ‘Duet’ ini menjadi sebuah sarana paling mujarab untuk mengeduk sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi, perusahaan, dan kelompok dan mencekik rakyat.

Misalnya dalam kasus perkara suap impor daging sapi! Dalam transkrip rekaman pembicaraan antara Ahmad Fathanah dengan sohibnya Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekam percakapan telepon seluler Ponsel 0816940797 ke HP 618118003535. Pembicaraan itu membahas permintaan jatah Rp 5.000/kg dari kuota 8.000 ton yang diajukan. Jika skenario mulus, Fathanah dan Luthfi mendapat Rp 40 miliar.

Skenario ‘duet’ ini beberapa kali ditampik dan dibantah, tetapi lama kelamaan mulai muncul fakta kebenaran tentang pelibatan para politisi, pejabat dan pengusaha untuk sama-sama menguntungkan diri maupun kelompok dengan cara memeras rakyat.

Jadi sesungguhnya keberhasilan politisi (pejabat) tidak lepas dari bantuan para pengusaha, sebaliknya banyak orang sukses menjadi pengusaha karena memperoleh fasilitas dari pemilik kekuasaan, yaitu pejabat.

Kalau importir mau, maka kuota yang ada di kementerian bisa saja dilempar kepada pengusaha lain, tentu ini semua menyebabkan harga barang di Indonesia menjadi sangat mahal. Bukan karena urusan pajak, tetapi lebih karena disebabkan kerakusan penguasa yang memperjual-belikan kebijaksanaan agar bisa mendapat uang lebih banyak dari rakyat.

Tampaknya KPK harus segera menelusuri praktik serupa juga terjadi dalam urusan impor bawang putih. Semua kemahalan itu tak jauh dari kerakusan penguasa untuk mendapatkan uang tambahan sebesar-besarnya dengan cara mencekik rakyat. Mau jadi apa negara ini? (*)