Negeri Freeport

KECELAKAAN terbesar dalam sejarah pengelolaan tambang emas Freeport, Timika, Papua, sungguh mengejutkan. Mengapa? Karena menurut Menteri ESDM Jero Watjik sistem Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan (K3) di perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu dianggap terbaik.

Fakta menyatakan lain, Minggu (19/5), lalu terjadi kecelakaan. Longsor di terowongan Big Gossan Mil 74 di Timika. Sedikitnya enam orang dinyatakan meninggal dunia, sebanyakan 22 orang lainnya terkubur.

Bagi PT Freeport Indonesia, disitu kata Indonesia disebut karena ada sembilan persen saham, bukan takut akibat banyaknya pekerja yang mati atau terkubur, tetapi apa kata dunia. Yaitu dunia capital gain di bursa saham. Kecelakaan itu pasti akan membuat saham PT FI bakal rontok di bursa efek internasional, risiko yang ditakuti oleh McMoran Copper and Gold, yang sahamnya tercantum di seluruh dunia.

Bicara Freeport sering kali bikin Bangsa Indonesia cuma bisa ngiler. Begitu besar jumlah kandungan tembaga, emas dan perak di bumi Cendrawasih itu, akan tetapi negara kita tidak pernah tahu secara riil berapa jumlahnya. Mekanisme tidak ‘diketahui’ ini sudah terjadi begitu lama, akan tetapi pemerintah mulai dari rezim Soeharto hingga SBY tak bisa berkutik dibuatnya.

Ketika pemerintah menghadapi Freeport selalu loyo, kalah dan tak mampu berbuat apapun. Kecuali hanya sekadar mengelus dada, prihatin. Keprihatinan itu terulang kembali, pasca-longsor Presiden SBY sudah memerintakan untuk melakukan tindakan ke Freeport.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik diutus Presiden untuk meninjau dan menginvestigasi Freeport. Tetapi apa yang terjadi, manajemen Freeport secara tegas menolak kehadiran dua menteri itu.

Sebelumnya Presiden SBY dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Senin (20/5). Menurut SBY, semula ia telah memutuskan mengirim Jero Watjik dan Muhaimin ke Freeport, tapi karena Freeport meminta agar pemerintah menunda dulu rencana ke Papua, maka SBY belum akan mengirim kedua menteri ke Papua.

“Semula menteri ESDM, dan Menteri Tenaga Kerja akan berangkat ke lokasi, tapi permintaan dari Freepot di Tembaga Pura, sementara mereka ingin fokus, konsentrasi untuk menjalankan tugas. Dan memohon kepada Jakarta agar kehadiran pejabat dari Jakarta menunggu beberapa saat sampai situasinya tepat,” ujar SBY.

Meskipun demikian, SBY menegaskan tetap akan mengirim menteri untuk melakukan investigasi dan melihat persoalan penyebab kecelakaan kerja itu secara utuh. Selain itu, ia juga meminta agar Freeport menjamin keselamatan kerja di masa yang akan datang. Agar persoalan serupa saat ini tidak terulang lagi.

Apa ada disembunyikan Freeport.

Jelas perbuatan Freeport seperti ini bukan yang pertama kali, selain itu kita bisa melihat bahwa Freeport seolah sudah menjadi negara tersendiri yang tidak harus tunduk pada peraturan undang- undang apapun di Indonesia.

Mereka mempunyai kekebalan hukum tersendiri yang tidak tersentuh oleh hukum Indonesia. Kita memang tidak harus mengatakan pemerintah Indonesia bodoh, selalu kalah di dalam melakukan bargaining dengan Freeport. Termasuk pelaksanaan divestasi 51 persen saham ke umum.

Jadi memang hampir 40 tahun Indonesia dikadali Freeport tanpa bisa berkutik. Tampaknya Freeport mempunyai kekuatan lebih besar dibanding negara RI, karena memang di belakangnya ada Amerika Serikat. Berani? (*)