• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Banjarmasin Post

Ardiansyah ke Jakarta Urus CPNS

Selasa, 28 Mei 2013 06:52 WITA
Ardiansyah ke Jakarta Urus CPNS
Ibrahim A/Bost
BKD Tapin ketika menatar pegawai di Rantau.
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kendati biaya pegawai sudah lebih dari 50 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sejumlah pemerintah daerah di Kalsel tetap mengajukan penambahan pegawai negeri sipil (PNS) pada 2013 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tidak mau ketinggalan dengan Pemko Banjarmasin yang mengajukan tambahan 623 pegawai, Pemkab Tapin juga ingin menambah pegawainya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tapin, H Ardiansyah, bahkan akan bertolak ke Jakarta untuk mengurusnya. Oleh karena itu dia enggan menjelaskan usulan formasi CPNS yang diajukan.

“Pekan depan, mungkin, saya baru bisa menjelaskan. Soalnya saya mau ke Jakarta dulu mengurus masalah usulan CPNS ini,” ujarnya, Senin (27/5).

Sedang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Utara (HSU) drh Suyudi mengatakan pihaknya juga mengusulkan formasi CPNS. “Kami hanya mengusulkan, boleh atau tidaknya terserah pemerintah pusat,” katanya.

Kepala Sub Bidang Data Informasi dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) HSU Taufik mengungkapkan pihaknya mengusulkan 155 CPNS pada tahun ini. ”Formasinya terdiri atas tenaga kesehatan dan teknis,” katanya.

Disinggung kualifikasi pendidikan yang dicari, Taufik belum bisa mengungkapkan dengan alasan hal tersebut masih sebatas usulan.

Berdasarkan data BKD HSU, Pemkab HSU memiliki 5.240 PNS. Sejak 2011, Pemkab HSU tidak melakukan penerimaan CPNS karena ada memoratorium. Padahal setiap tahunnya ada sekitar 80 PNS yang pensiun.

Berdasarkan keterangan bagian keuangan Pemkab HSU, APBD HSU 2013 lebih dari Rp 700 miliar. Sebanyak Rp 389.556. 503.417 untuk belanja tidak langsung yang didalamnya termasuk belanja pegawai. Sedangkan sisanya Rp 348.711. 941.007 untuk belanja langsung.

Sedang Kepala Dinas Kesehatan HSU drg Isnur Hatta mengaku kekurangan 409 tenaga medis. Untuk penerimaan yang diperkirakan berlangsung pada Oktober atau November mendatang diusulkan penambahan 136 tenaga medis dan nonmedis.

Sedang Sekda Baritokuala (Batola) Supriyono mengatakan pihaknya mengusulkan penambahan 150 CPNS. Usulan disampaikan kendati belanja pegawai Pemkab Batola sudah sekitar 50 persen dari APBD.

Sementara Pemkab Balangan yang juga mengalami moratorium penerimaan pegawai selama dua tahun, pada 2013 mengusulkan penambahan 59 pegawai untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Bupati Balangan Sefek Effendie beberapa waktu lalu ingin mengoptimalkan pegawai yang ada.

Kepala BKD Balangan Supiani mengatakan pegawai di kabupaten yang tergolong baru ini terdiri atas 3.489 PNS dan 137 honorer.

Andi, salah satu warga Kota Paringin mengatakan mulai mempersiapkan diri menghadapi penerimaan. “Mudahan saja formasinya sesuai dengan sekolah saya,” ujar jebolan fakultas pertanian ini.

Kepala BKD Banjarbaru Drs Firdaus Hazairin mengatakan hanya mengusulkan 66 formasi. Formasi tersebut terdiri atas tenaga kependidikan, kesehatan dan teknis. Ini untuk menutup posisi yang ditinggallan 93 pegawai karena memasuki masa pensiun.

Kepala BKD Kalsel, M Thamrin menegaskan surat edaran (SE) Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara memang mensyaratkan belanja pegawainya harus di bawah 50 persen dariAPBD jika ingin melakukan rekruitmen CPNS. Kendati demikian semua daerah tetap mengajukan usulan tambahan formasi berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK).

Dia berharap pemerintah pusat tetap mempertimbangkan usulan tersebut. Ini karena rata-rata tiga persen PNS pensiun. Di Pemprov Kalsel, dari sekitar 6.000 pegawai, sekitar 200 orang pensiun setiap tahunnya.

“Kekurangan pegawai ditambah lagi dengan adanya pembentukan lembaga satuan kerja baru,  yang diharuskan pemerintah pusat,” pungkasnya. (tin/wnd/him/wid/has/dia)
Editor: Halmien
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas