Dua Kaki PKS

SIKAP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelang keputusan kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah terus mengeras. Setidaknya hal ini tercermin dari pernyataan-pernyataan pengurus hariannya.

Presiden PKS Anis Matta berulang-ulang meyakinkan PKS tidak berubah pikiran sekalipun memperoleh tekanan sangat keras dari anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) parpol koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono.

Dengan segala argumentasinya, PKS menyatakan keputusan menaikkan harga BBM untuk saat ini tidak relevan. Kampanye publik yang kemudian dilakukan, keputusan strategis itu tidak menguntungkan, dan hanya akan menyengsarakan rakyat.

Skema bantuan sementara tunai untuk masyarakat miskin di Indonesia juga dipandang tidak tepat. Perlawanan dilakukan secara terbuka lewat pemasangan spanduk dan aksi unjuk rasa yang sejak Rabu (12/6) dilakukan massa partai itu di Jakarta.

Elemen-elemen lain yang langsung atau tidak berafiliasi dengan partai itu juga memulai aksi penolakan. Namun, secara terbuka kita juga melihat ada perbedaan sikap di level elite PKS. Setidaknya tercermin dari pernyataan anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring.

Tifatul menjelaskan, pertemuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di rumah Ketua Majelis Syuro PKS Ustaz Hilmi Aminuddin di Lembang, tidak merumuskan satu sikap bahwa PKS menolak kebijakan yang akan diambil pemerintah.

Tifatul pula yang menginformasikan Ketua Majelis Syuro pernah bertemu Presiden SBY dan menyatakan komitmennya mendukung keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Dari dua fakta besar ini, kita membaca sesungguhnya sikap penolakan Anis Matta dkk tidak orisinil dan sangat kuat kepentingan politiknya.

Terlebih sikap keras itu juga muncul sesudah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Luthfi Hassan Ishaaq, Presiden PKS sebelum lengser dan digantikan Anis Matta. Hal lain tak kalah menariknya, meski menolak kebijakan kenaikan harga BBM, PKS tak juga keluar dari koalisi.

Ini mencerminkan partai itu menjalankan politik dua muka atau politik dua kaki. Di satu sisi masih menempatkan kadernya di pemerintahan, sementara di sisi lain menentang kebijakan pemerintahan, di mana parpol itu secara politik masih tercatat jadi penyokongnya.

Dari segi moralitas politik, sikap mendua semacam ini tentulah tidak baik. Tidak memberi contoh bagaimana politik dijalankan dengan fatsoen yang fair. Jika memang sudah harga mati berseberangan dengan pemerintah, secara etika politik PKS mestinya keluar dari koalisi.

Posisi politik mereka akan lebih jelas dan tegas. Kita semua tahu, bagaimana parpol-parpol mampu memanfaatkan kader-kadernya yang duduk di pemerintahan untuk kepentingan politik kelompok mereka.

Sepanjang masih menjalankan politik dua kaki, maka dalam konteks perpolitikan, jangan salahkan jika sebagian di antara bangsa ini memiliki persepsi negatif kepada parpol-parpol yang tidak mau rugi ketika mendapatkan kekuasaan, tapi mau ambil untung dengan citra diri pro-rakyat.(*)