DPR Setuju Harga BBM Naik

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -  Unjukrasa penolakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Senin (17/6), melanda hampir semua daerah di Tanah Air. Tidak terkecuali di Kalimantan Selatan. Setidaknya lima pengunjuk rasa dan satu wartawan terluka akibat terkena peluru aparat.

Langkah represif aparat kepolisian menandai rapat paripurna DPR tentang pengesahan APBN-P 2013. Pembahasan pengesahan APBN-P berlangsung alot. Sidang paripurna akhirnya disepakati melalui voting RAPBNP-2013.

Hasil voting, kubu penerima RAPBN-P terdiri Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PPP dan Fraksi PPP mengungguli kubu fraksi penolak yakni PDIP, PKS, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Menariknya, Partai Gerindra yang mendukung kenaikan harga BBM mendadak menolak pengesahan RAPBN-P 2013.

Pemerintah hanya membutuhkan disetuinya APBN-P sebagai penambahan kompensasi untuk rakyat miskin dari DPR. Di sisi lain, DPR tidak bisa menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah. Berdasar UU APBN 2013, pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM tanpa persetujuan DPR.

Di luar gedung DPR Senayan, ribuan pengunjuk rasa yang terdiri berbagai elemen mahasiswa dan buruh dipukul mundur oleh aparat kepolisian. Sekitar pukul 21.00 WIB, suasana di depan gedung DPR ‘dikuasai’ oleh aparat keamanan.

Sebelumnya aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berlangsung mencekam. Pengunjuk rasa melakukan aksi bakar ban bekas dan melempari petugas dari luar pagar. Dua kendaraan water cannon berkali-kali diarahkan ke arah massa pengunjuk rasa yang menyemut di di sisi kanan dan kiri gedung wakil rakyat.

Aksi unjuk rasa yang meledak di berbagai daerah berlangsung panas. Di Ternate, wartawan Trans TV terluka parah terkena tembakan peluru aparat kepolisian saat meliput aksi unjuk rasa mahasiswa. Korban dari awak media juga dialami seorang jurnalis di Ternate yang terluka akibat peluru nyasar.

Di Makassar, mahasiswa melakukan pembakaran dan menyetop kendaraan bermotot plat merah dan mobil tangki BBM.

Tantang Rudy

Berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Tanah Air, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Kalsel berlangsung benar-benar kondusif.  Di Banjarmasin, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel hanya berorasi di depan rumah kediaman Gubernur Kalsel Rudy Ariffin.

Para mahasiswa meminta Rudy Ariffin menemui mereka, namun tak ditanggapi orang nomer satu di Kalsel tersebut. Massa pengunjuk rasa pun memilih berdiri di luar halaman lantaran tak bisa masuk diadang Sat Pol PP dan aparat kepolisian.

“Lihatlah orang nomor satu di Kalsel tak mau menerima aspirasi rakyat,” teriak seorang pengunjuk rasa.

Dalam orasinya KAMMI Kalsel menegaskan kenaikan BBM sebenarnya bisa dihindari dengan mengurangi tunjangan bagi pejabat. “Tolak... tolak...tolak kenaikan BBM sekarang juga,” teriak seorang orator.

Sebelumnya para aktivis KAMMI ngeluruk ke DPRD Kalsel meminta para wakil rakyat menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM subsidi.

Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan menyatakan, Pemprov Kalsel masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Terpenting baginya pendistribusian BBM di Kalsel jangan tersendat. “Kalau perlu tambah SPBU agar penyebarannya benar-benar lancar dalam distribusi,” ujarnya. (tribunnews/fer/mal/bah/zul/adi/aco/dia/has)

Voting RAPBN-P 2013
Menerima
Demokrat        =    143
Golkar        =    98
PAN        =    40
PPP        =    34
PKB        =    23
Menolak
PDIP        =    91
PKS        =    51
Hanura        =    14
Gerindra        =    25

(tribunnews/alb/kps)