Dimiskinkan Sistem

MELALUI mekanisme voting, akhirnya nasib rakyat Indonesia ditentukan. Paripurna DPR RI, Senin (17/6) menyetujui Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2013. Artinya, lewat proses pengambilan suara terbanyak itu, DPR menyetujui kenaikan harga BBM yang sudah termasuk dalam batang tubuh APBNP 2013 dan tertuang dalam undang-undang.

Total hasil voting, sebanyak 181 anggota DPR menolak RAPBNP 2013 menjadi undang-undang. Sedangkan, 338 anggota DPR menerima. Berdasar persetujuan itu pula, direncanakan ada 15,5 juta keluarga miskin menerima kompensasi dari pemerintah lewat program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dulu namanya Bantuan Langsung Tunai (BLT), beasiswa, dan pembagian beras untuk orang miskin (raskin).

Namun, persoalannya bukan pada sikap menerima atau menolak, tapi bagaimana sesungguhnya keberpihakan terhadap rakyat, terutama rakyat miskin. Benarkah sikap itu bukan sekadar kedok mengambil hati rakyat, karena kurang dari setahun lagi pesta demokrasi alias pemilu digelar?

Apalagi, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2012  mencapai 28,59 juta jiwa dari 237 juta lebih penduduk Indonesia. Namun menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, terhitung 31 Desember 2010 total penduduk Indonesia sebanyak lebih dari 259 juta jiwa.

Bila rakyat yang menerima kompensasi dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) hanya 15,5 juta, bagaimana dengan hampir separuh lagi rakyat miskin lainnya. Belum lagi bila saat pelaksanaan program ini terjadi penyimpangan dan kebocoran di sana-sini, uang rakyat dari pembayaran pajak juga yang akhirnya tidak jelas juntrungannya.

Kalau seperti ini, di mana logika bahwa dengan harga BBM bersubsidi menimbulkan pemborosan. Karena menurut sejumlah kalangan, pemborosan itu justru terjadi dalam alokasi-alokasi anggaran yang tidak langsung menyentuh kepentingan rakyat.

Bagi rakyat kurang mampu, rencana kenaikan harga BBM saja sudah meresahkan, apalagi benar-benar naik seperti yang sudah disetujui para wakil rakyat itu. Pada kenyataannya dan seperti yang sudah-sudah,  kenaikan harga BBM akan diikuti melonjaknya harga kebutuhan serta naiknya tarif angkutan umum. Biaya hidup pun akan membengkak, sementara tidak jelas apakah ada tambahan pemasukan. Perjuangan menjalani hidup demi keberlangsungan keluarga pun akan semakin berat.

Syaiful Bachri, warga Alalak Utara, Banjarmasin yang tinggal di ‘kandang ayam’, adalah salah satu potret warga miskin yang selama ini tidak tersentuh. Di usianya yang sudah senja, lelaki sebatang kara itu selain tak memiliki tempat tinggal layak juga kesulitan untuk makan sehari-hari.

Haruskah rakyat miskin seperti Syaiful, semakin mengencangkan ikat pinggang untuk bertahan hidup?

Sistem yang tidak berpihak pada rakyat, selalu punya kecenderungan memiskinkan rakyat. Demi melanggengkan kekuasaan, selalu ada pihak yang dikorbankan. Dan rakyat lah sasaran empuknya.

Pemiskinan rakyat juga secara kasat mata terjadi akibat bencana alam, di antaranya banjir, longsor hingga kebakaran. Ini pun, tak lepas dari kebijakan pemerintah dalam hal eksplorasi alam. Penambangan yang membabi buta, pembabatan hutan untuk membuka lahan perkebunan, salah satu yang menimbulkan reaksi alam. Bagi alam, banjir atau longsong hanya sebagai upaya atau mekanisme memperbaiki atau merecovery dirinya, tapi itu justru jadi bencana bagi warga di sekitarnya.

Jika pemerintah dan wakil rakyat punya idealisme menyejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan, hal itu tentu tergambar dari political will. Berkaca dari kondisi sekarang, tak pelak rakyat kembali dibuat kecewa oleh janji-janji manis para wakilnya saat kampanye di pesta demokrasi.

Lebih penting lagi, jangan sampai momen dinaikkannya BBM oleh pemerintah, termasuk bagi partai politik yang kontra, menjadi komoditas politik untuk mendongkrak popularitas di mata rakyat. Sudah cukup rakyat menderita, tak perlu ditambah lagi.

Semoga saja melalui  Pemilu yang akan digelar pada 9 April 2014 mendatang, bisa menjadi pengobat lara hati rakyat. Hanya orang-orang bermoral, memiliki hati nurani, berpihak pada kepentingan rakyat, dan visioner lah yang duduk di kursi kekuasaan dan diharapkan mampu membawa bangsa ini sejahtera dan bermartabat. (*)