Sabtu, 29 November 2014
Banjarmasin Post

Rudy Tak Yakin Kalsel Terkorup

Selasa, 25 Juni 2013 07:15 WITA

Rudy Tak Yakin Kalsel Terkorup
blogainkeuy.blogspot.com
bebas korupsi

BANJARMASIN, BPOST - Rilis daerah terkorupsi pengelolaan belanja modal untuk fasilitas umum oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengejutkan banyak kalangan di Kalsel. Pasalnya, pada rilis itu disebutkan Kalsel berada di posisi ketiga provinsi terkorup di bawah Papua Barat dan Kaltim.

Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin mengatakan, jika rilis itu berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hendaknya ada pemahaman yang lebih baik dalam mengartikannya.

Pasalnya, jika menemukan dugaan penyimpangan, BPK tentu akan memberi catatan dan merekomendasikan dilakukan perbaikan. Dan, Pemprov Kalsel pasti menindaklanjuti catatan tersebut.

“Mungkin saat pemeriksaan BPK itu ada denda proyek yang tidak tepat waktu penyelesaiannya atau kurang kwitansi maka dianggap belum tertib administrasi. Dalam LHP (laporan hasil pemeriksaan) pun dianggap berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi semua itu hanya dalam catatan, belum berupa tindak lanjut,” kata Rudy di Banjarmasin, Senin (24/6).

Dia mencontohkan, molornya proyek pembangunan gedung Kelas III RSUD Ulin Banjarmasin. Namun, dendanya sudah diselesaikan dan ada batas waktu 60 hari untuk menyelesaikan administrasinya.

“Jadi tidak sertamerta menjadi penyimpangan. Perlu ada pemahaman yang lebih baik ketika ada catatan dari BPK,” kata dia.

Seperti diwartakan BPost, edisi kemarin, Fitra merilis provinsi, kota dan kabupaten terkorup dalam pengelolaan anggaran belanja modal untuk fasilitas umum.

Pada kategori provinsi, Kalsel berada di posisi ketiga karena ada delapan kasus  dengan potensi kerugian negara Rp 10,8 miliar.

Di atas Banua, adalah provinsi Papua Barat dan Kaltim. Sementara peringkat keempat dan kelima diduduki Aceh serta Maluku Utara.

Pelaksana Tugas Inspektur Kalsel, Wing Ariansyah saat ditemui juga mengaku bingung terhadap rilis Fitra tersebut. Dia menegaskan, selama ini tidak ada catatan BPK –sebagaimana yang diungkap Fitra– untuk Pemprov Kalsel. Dan, kalaupun ada, pasti segera ditindaklanjuti.

“Saya tidak mengerti apa maksudnya. Dapat data dari mana mereka? Saya sendiri bingung.

Bilamana terjadi seperti yang disampaikan Fitra, maka otomatis ada follow up atau masa perbaikan,” kata dia.

Pria yang juga menjabat Kepala Biro Perlengkapan ini mengungkapkan selama ini catatan laporan BPK yang diterima Pemprov Kalsel hanya permasalahan  pengelolaan aset.

“Hasil laporan BPK  2012 itu hanya pada pengelolaan aset, yakni terminal induk kilometer enam, Banjarmasin. Makanya kami  tidak mengerti yang dimaksud dan sumber data Fitra,” tegasnya.

Pertanyaan serupa dilontarkan Ketua DPRD Kalsel, Nasib Alamsyah. Dia pun mengatakan catatan yang diberikan BPK hanya soal pengelolaan aset. Menyinggung fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemprov Kalsel, Nasib mengatakan dewan selalu mengkritisi kebijakan yang dinilai keliru.

Saat dikonfirmasi oleh koran ini, Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi menegaskan data yang diungkap ke publik itu bisa dipertanggungjawabkan. Dia pun siap membeberkan kasus-kasus proyek yang terjadi di Kalsel.

“Semua itu bermuara dari pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalsel. Ada sejumlah persoalan yang membuat Kalsel berada di posisi ketiga.  Setidaknya ada empat paket pekerjaan yang bermasalah.

Selain adanya pemborosan dalam empat paket pekerjaan ini, juga teriindikasi adanya kerugian negara. Aparat hukum bisa menelusurinya,” tegas dia.

Mengenai pelanggaran yang telah dilakukan, Uchok mengatakan ada sejumlah ketentuan hukum yang dilanggar. Di antaranya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Khususnya Pasal 6 dan 118.

“Juga melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi khususnya Bab VII tentang Syarat-syarat Umum Kontrak,” ucap dia. (has/kur)


Diduga Bermasalah

- Pembangunan/rehab bangunan anjungan Kalsel di TMII Jakarta, senilai Rp.3.280.000.000
- Pembangunan rumah jabatan dan mes di Jalan Riau Jakarta, senilai Rp 6.702.418.000
- Pembangunan site development kantor Sekda/Gubernur Kalsel TA 2012, senilai Rp 12.264.070.000

- Pembangunan gedung RSUD (poliklinik dan IGD) RSUD Ansyari Saleh, senilai Rp.41.191.000.000.

Editor: Halmien

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas