Rudy Tak Yakin Kalsel Terkorup

Rilis daerah terkorupsi pengelolaan belanja modal untuk fasilitas umum oleh Forum Indonesia untuk Transparansi

Rudy Tak Yakin Kalsel Terkorup
blogainkeuy.blogspot.com
bebas korupsi

BANJARMASIN, BPOST - Rilis daerah terkorupsi pengelolaan belanja modal untuk fasilitas umum oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengejutkan banyak kalangan di Kalsel. Pasalnya, pada rilis itu disebutkan Kalsel berada di posisi ketiga provinsi terkorup di bawah Papua Barat dan Kaltim.

Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin mengatakan, jika rilis itu berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hendaknya ada pemahaman yang lebih baik dalam mengartikannya.

Pasalnya, jika menemukan dugaan penyimpangan, BPK tentu akan memberi catatan dan merekomendasikan dilakukan perbaikan. Dan, Pemprov Kalsel pasti menindaklanjuti catatan tersebut.

“Mungkin saat pemeriksaan BPK itu ada denda proyek yang tidak tepat waktu penyelesaiannya atau kurang kwitansi maka dianggap belum tertib administrasi. Dalam LHP (laporan hasil pemeriksaan) pun dianggap berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi semua itu hanya dalam catatan, belum berupa tindak lanjut,” kata Rudy di Banjarmasin, Senin (24/6).

Dia mencontohkan, molornya proyek pembangunan gedung Kelas III RSUD Ulin Banjarmasin. Namun, dendanya sudah diselesaikan dan ada batas waktu 60 hari untuk menyelesaikan administrasinya.

“Jadi tidak sertamerta menjadi penyimpangan. Perlu ada pemahaman yang lebih baik ketika ada catatan dari BPK,” kata dia.

Seperti diwartakan BPost, edisi kemarin, Fitra merilis provinsi, kota dan kabupaten terkorup dalam pengelolaan anggaran belanja modal untuk fasilitas umum.

Pada kategori provinsi, Kalsel berada di posisi ketiga karena ada delapan kasus  dengan potensi kerugian negara Rp 10,8 miliar.

Di atas Banua, adalah provinsi Papua Barat dan Kaltim. Sementara peringkat keempat dan kelima diduduki Aceh serta Maluku Utara.

Pelaksana Tugas Inspektur Kalsel, Wing Ariansyah saat ditemui juga mengaku bingung terhadap rilis Fitra tersebut. Dia menegaskan, selama ini tidak ada catatan BPK –sebagaimana yang diungkap Fitra– untuk Pemprov Kalsel. Dan, kalaupun ada, pasti segera ditindaklanjuti.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Halmien
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help