• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 16 September 2014
Banjarmasin Post

Kewenangan DPD Tak Lazim

Kamis, 4 Juli 2013 13:29 WITA
Kewenangan DPD Tak Lazim
Hasby/BPost
Peserta rapat antusias mengikuti dialog tentang kewenangan DPD, Kamis (4/7). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dewan Perwakilan daerah (DPD) memiliki kewenangan yang terbatas dan merupakan sistem bikameral yang tidak lazim di dunia. Hal ini diungkapkan Akademisi dari Unlam, Abdul Halim Barkatullah pada Uji Sahih RUU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD "Implementasi Sistem Bikameral Dalam UU MD3", Kamis (4/7).

Abdul Halim juga mengatakan, DPD secara teoritis sebagai lembaga legislatif. DPD dan MPR sama-sama dipilih oleh rakyat tetapi kewenangan DPD sistem bikameral justru tidak lazim, dinilainya aneh tapi nyata.

Narasumber lainnya adalah, Ketua KPU Kalsel, Samahuddin, Ahli Hukum Tata Negara, M Effendi, Anggota DPD RI, Habib Hamid Abdullah, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unlam, Ichsan Anwari. Diskusi berlangsung di ruang rapat Rektorat Unlam Banjarmasin.

Anggota DPD RI dari Provinsi Bali, I Wayan Sudirta. Secara spontan dia mengatakan, tidak mengapa bubarkan DPD jika memang dirasa kurang bermanfaat.

Ahli Hukum Tata Negara dari Unlam, M Effendi mengatakan, pernyataan I Wayan Sudirta sebagai kekecewaan sebagai anggota DPD yang selama ini tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan yang terbatas.

Penulis: Hasby
Editor: Halmien
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
189632 articles 13 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas