Minggu, 23 November 2014
Banjarmasin Post

Bambang Siap Dites Narkoba

Selasa, 9 Juli 2013 07:57 WITA

Bambang Siap Dites Narkoba
NET
Ilustrasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Sekelompok orang berunjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Tanah Laut,  Senin (8/7). Mereka meminta dewan menunda pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih sampai ada kejelasan mengenai status bupati terpilih, Bambang Alamsyah.

Para pendemo yang terdiri dari kalangan ibu-ibu meneriakan yel-yel terkait moralitas pemimpin daerah. Meweka mengangkat spanduk di antaranya berisi tulisan adanya indikasi bupati terpilih tersandung narkoba.

Ketua DPRD Tala Akhmad Yani yang menemui para demonstran menyatakan, terkait kasus narkoba bukan wewenang pihaknya tetapi wewenang pihak kepolisian dan Badan narkotika Nasional (BNN) “Bila ada bukti laporkan ke polisi sesuai aturan dan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Bambang Alamsyah menegaskan dirinya siap untuk test darah dan rambut terkait dugaan keterlibatan penggunaan narkoba. “Saya siap dites kapan pun,” tegasnya. Dia membantah isu yang berkembang di masyarakat terkait dirinya disebut-sebut sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat over dosis.

“Itu hanya fitnah. Kita berencananya melaporkan terkait isu yang meresahkan tersebut,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Unjuk rasa juga dilakukan sekelompok aktifis dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Tala menuntut DPRD aktif menjaga keutuhan persatuan dan kerukunan masyarakat yang bebas dari adu domba, fitnah dan isu yang tidak bertanggung jawab. “Kepada semua calon bupati dan wakil bupati hendaknya konsisten pada janji siap menang dan siap kalah,” ujar Ramadani, koordinator aksi.

Kader-kader PDIP Perjuangan pun tak ketinggalan. Mereka menyampaikan aspirasi ke DPRD meminta dewan menjernihkan fitnah yang menimpa bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah Tala 25 April lalu ini.

“Isu itu tidak benar. Buktikan! Jangan hanya sekadar membuat isu tanpa bukti. Kita mendesak DPRD Tala segela melantik bupati terpilih,” tandas Hermanto, dihadapan anggota dewan.

Ketua DPRD Akhmad Yani menegaskan, SK pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih belum turun. “Kami masih menunggu SK Mendagri dan menyesuaikan agenda gubernur,” jelasnya.

Sekitar 100 personel polisi dari Polres Talat dan Brimobda Polda Kalsel diterjunkan mengamankan aksi demo di kantor DPRD Tala. Kabagops Polres Tala AKP Dydit Dwi S menyatakan siap mendukung pemberantasan narkoba. “Kasusnya akan kita kawal apabila memang itu terbukti,” ucapnya.

Menunggu
Kepala Biro Tata Pemerintahan  Sekdaprov Kalsel, M Ardiansyah, memprediksi pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Bambang dan Sukamta pada pertengahan Juli. Pihaknya sudah mengecek surat usulan sudah di meja Dirjen Kemendagri.

“Senin surat usulan sudah di meja Sekjen Kemendagri selanjutnya baru ke Mendagri. Begitu ditandatangani menteri, tentu memerlukan salinan putusan, petikannya yang akan diserahkan kepada yang bersangkutan,” jelasnya.

Saat ini, pihaknya masih menunggu dan terus memantau. Ardiansyah pun menangkis isu yang menyebut pemprov memperlambat proses pelantikan Bambang-Sukamta.

“Tidak benar jika pemprov memperlambat karena alasan politis. Justru gubernur meminta sesegeranya mengurus administrasi. Bahkan melalui Sekda menugaskan saya berangkat ke Jakarta,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Tala Abdullah yang ditunjuk sebagai Plt bupati mengaku sudah berkonsultasi dengan Gubernur terkait tanggal pelantikan bupati-wakil bupati. “Kami menyesuaikan dengan agenda gubernur. Kami harapkan makin cepat makin baik,” cetusnya ditemui di kediaman gubernur awal Juni lalu.

Disebutkan, dana pelantikan dialokasikan kisaran Rp 100 juta hingga Rp 200 juta. “Tidak ada acara khusus, pelantikan direncanakan di Balairung Tanahlaut,” ujarnya.

Gugat KPU
Masih terkait sengketa pemilukada, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin mulai menggelar sidang gugatan yang dilakukan Atmari dkk terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanah Laut. Selain KPU.

Sohibul Fadillah, kuasa hukum tergugat mengatakan, dalil gugatan ada menyinggung pihak ketiga yang notebene adalah Bambang dan Sukamta. Menurut dia, sebagian besar dalil penggugat sudah termuat dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), dan sudah ditolak.

“Hanya ada pengulangan dalam dalil dalil itu. Subtansinya tidak ada yang berbeda, subjeknya saja yang lain,” jelas Sohibul kepada pimpinan sidang Yuliant Prajaghupta.

Namun, Wibowo Alamsyah, kuasa hukum penggugat menjelaskan, gugatan yang dilayangkan ke PTUN jalurnya lain dari yang diajukan ke MK.

“Gugatan MK itu tentang jumlah suara, kalau PTUN keputusan KPU yang mengatur prosesnya,” kata dia.

Sidang dilanjutkan Rabu (10/7) besok dengan agenda pembacaan replik penggugat terhadap jawaban tergugat. (ryn/has/arl)

Editor: Edibpost

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas