Senin, 22 Desember 2014
Banjarmasin Post
Home » Kolom » Tajuk

Mengejar Sertifikasi

Selasa, 13 Agustus 2013 00:43 WITA

USAI Salat Id 1434 H lalu, ada pemandangan unik. Di antara hamparan lembaran berbagai koran yang menjadi alas sajadah, ada satu yang menjadi perhatian sekelompok jamaah. Mereka berhenti kemudian memungut lembaran yang memuat headline berjudul ‘Sertifikasi 1.500 Guru Terancam Dicabut’.

Boleh jadi ibu-ibu yang memungut lembaran itu adalah para pendidik atau guru, dan sangat boleh jadi pula mereka adalah bagian dari seribu lebih guru yang terancam kehilangan tunjangan bulanan bernama sertifikasi yang jumlahnya sangat lumayan yaitu satu bulan gaji.

Jadi sangat wajar bila mereka memberikan atensi ekstra lebih ketika menanggapi berita seputar itu sehingga merasa perlu membaca ulasannya walaupun di halaman koran edisi lama yang sudah menjadi ‘sampah’.

Dan, berita tentang ancaman pemberhentian menerima sertifikasi bagi guru yang tidak memenuhi syarat yaitu mengajar 24 jam mata pelajaran dalam sepekan, kini terus bergulir dan menjadi pembahasan stake holder masalah ini.

Walau jumlah pasti masih belum bisa dirinci karena menunggu deadline berkas masuk yaitu sampai pertengahan Agustus ini, namun banyak yang sudah cemas menunggu batas waktu tersebut. Itu bukan hanya terjadi di kalangan guru Banua, tetapi secara nasional.

Tidak bisa dipungkiri dana sertifikasi sudah terlanjur menjadi ‘darah segar tambahan’ bagi kalangan guru mengingat dana yang salurkan untuk setiap pendidik yang menerima sangat lumayan. Bahkan, dengan dana sertifikasi itu pula secara signifikan kesejahteraan guru meningkat.

Dana yang semula sebagai award atau penghargaan bagi guru profesional yang memenuhi syarat itu terlanjur dianggap sebagai tambahan permanen, sehingga banyak yang lupa untuk mempertahankan kualitas mengajar.

Bahkan, dana yang semula dimaksudkan sebagai subsidi bagi guru untuk meningkatkan profesi dengan cara membeli buku atau mengikuti berbagai kursus, itu terlanjur pula salah fungsi karena justru banyak digunakan untuk membeli simbol-simbol kemakmuran.

Kondisi ini diperparah dengan terlanjur tidak meratanya distribusi guru sehingga menumpuk di suatu kawasan. Kota, misalnya, menjadi rebutan para guru untuk menjadi tempat mengajar. Dengan ‘kerjasama’ jajaran Diknas, maka terciptalah kepadatan guru di suatu tempat sementara di pinggiran kosong.

Kini, ketika kualitas guru diperketat dan jam mengajar minimal diberlakukan yaitu 24 jam pelajaran dalam sepekan, mereka menjadi kalang kabut. Sebab, untuk mengejar target itu berarti seorang guru harus mengajar 6 jam mata pelajaan setiap harinya.

Untuk sekolah di kota tentu hal itu sulit direalisasikan karena jumlah kelas terbatas sementara guru mengejar sudah crowded. Untuk ekspansi ke sekoleh swasta berarti mengambil jatah para guru di sana yang juga berhak untuk mengejar sertifikasi. Apalagi guru swasta dengan penggajian yang tidak sebesar guru PNS.

Konsekwensinya, memang akan ada banyak guru di kota yang kehilangan ‘dana segar’ tersebut. Ini sekaligus membuka pintu untuk melakukan pemerataan guru ke daerah-daerah pinggiran.

Sebenarnya, ancaman kehilangan tunjangan sertifikasi ini tidak hanya dialami guru di Indonesia. Guru di Pakistan juga pernah tertimpa hal sama. Setelah lima tahun menikmati suntikan dana itu, ternyata tidak berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di sana, sehingga lembaga moneter yang meminjamkan dana untuk sertifikasi itu, melarangnya.

Di Indonesia tidak jelas, apakah dana sertifikasi diambil dari pinjaman luar negeri atau murni APBN. Yang jelas memasuki tahun ketujuh pencairan dana ini, para guru dibayangi mimpi buruk akan kehilangan tunjangan bernama sertifikasi itu. (*)

Editor: Dheny

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas