Jumat, 28 November 2014
Banjarmasin Post

Eks RSBI Ngotot Pungut Dana

Jumat, 23 Agustus 2013 04:43 WITA

Eks RSBI Ngotot Pungut Dana
Ilustrasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Praktik pungutan tidak diharamkan di bekas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Selain SMAN 7, SMAN 1 Banjarmasin sudah menyiapkan paket pungutan terhadap siswa baru.

Chairil Anwar, Kepala SMAN 1 Banjarmasin, berdalih pungutan itu berpedoman pada Permendiknas 48 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan. “Intinya, pembiayaan pendidikan ditanggung pemerintah dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah orangtua siswa,” jelasnya, Kamis (22/8).

Itu sebabnya, sebut dia, pungutan berupa uang pembinaan pendidikan akan diberlakukan bagi siswa baru. “Setiap siswa kelas X dipungut sebesar Rp 3,5 juta,” ungkapnya.

Besaran pungutan Rp 3,5 juta itu jika dikalikan jumlah siswa baru (kelas X) sebanyak 252 orang, dana yang didapat mencapai Rp 882.000.000.

Menurut Chairil, dana yang terkumpul itu akan digunakan untuk pemeliharaan, rehab selasar, pembelian tempat duduk permanen, perbaikan meja dan kursi. “Untuk mengeramik selasar saja perlu ratusan juta,” tuturnya.

Disinggung dana BOS, menurut dia subsidi Rp 40 ribu per siswa --yang rencananya dinaikkan menjadi Rp 60 ribu-- digunakan untuk berbagai keperluan. Seperti pendaftaran peserta didik baru (PPDB), subsidi siswa miskin, kegiatan kesiswaan, pengadaan buku yang tidak disediakan pemerintah.

Tidak jauh berbeda, Kaspul Anwar, kepala SMPN 1 Banjarmasin berdalih pungutan terhadap siswa baru diperbolehkan mengacu pada Surat Edaran No 017/MPK/SE/2013 Kemendikbud pada 30 Januari lalu.

Disebutkan dia, pada poin di dijelaskan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu. “Sifatnya sukarela orangtua siswa,” katanya.

Namun, Kadisdik Banjarmasin Nor Ipansyah mengingatkan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi status RSBI dihapus. “Artinya tidak ada lagi pemberian keistimewaan bagi sekolah itu dalam penarikan pungutan,” ucapnya.

Pendek kata, tegas Ipansyah, sekolah SD Negeri dan SMP Negeri tidak dibenarkan adanya pungutan, sebab biaya operasional sekolah sudah ditanggung oleh BOS APBN dan APBD kota Banjarmasin.

Sementara kelompok kerja orangtua wali murid kelas I di SDN Idaman Banjarbaru membantah bila dana sebesar Rp 700 ribu adalah pungutan dari sekolah. Menurut kelompok itu, semua adalah hasil rapat seluruh orangtua siswa kelas I.

Dijelaskan Edy, dana tersebut disetor bukan ke sekolah atau komite tetapi ke kelompok kerja orangtua wali murid kelas I. Dana yang terkumpul dari 88 siswa itu kemudian dibelikan keperluan sarana penunjang belajar yang masih belum ada di kelas I. Contohnya, projektor, layar projektor, AC, laptop hingga rak sepatu anak-anak.

Hasan, ketua Komite SDN Idaman mengaku pihaknya belum ada mengaggarkan keperluan untuk sekolah. Sampai saat ini komite masih belum rapat karena masih ngambang terkait pelaksanaan kurikulum 2013. “Kalau ada penganggaran yang kemudian dimuat di media itu adalah inisiatif orangtua murid di kelas I,” cetusnya.

Kadisdik Banjarbaru Ahmadi Arsyad sudah menurunkan stafnya mengumpulkan keterangan terkait adanya laporan pungutan di SDN Idaman. Menurut dia tidak masalah kalau orangtua siswa menyumbang atau hibah membantu sarana penunjang belajar di sekolah. (wid/dia)

Editor: Anjar

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas