Harga BB Bisa Naik Rp 2 Juta

Smartphone Dimasukkan ke Barang Mewah

Saat ini hampir semua orang memiliki handphone alias ponsel. Bahkan

Smartphone Dimasukkan ke Barang Mewah
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
Ilustrasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA  - Saat ini hampir semua orang memiliki handphone alias ponsel. Bahkan tidak sekadar ponsel biasa, tetapi yang sudah berteknologi tinggi (smartphone). Bisa jadi di hari-hari mendatang, harganya melonjak karena bakal dikenai pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

Menurut Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu  Bambang Brodjonegoro di Jakarta, kemarin, selama ini smartphone dikategorikan bukan barang mewah. Padahal jika dilihat dari jenis barangnya, benda itu sudah seharusnya termasuk barang mewah. Pasalnya,  semua komponen didatangkan dari luar negeri alias impor.

Karena akan dikategorikan sebagai barang mewah, maka pemerintah akan membuat kategorisasi smartphone. “Bisa dilihat dari tingkat teknologinya, seperti pada mobil yang menggunakan CC (centimeter cubic),” ujar Bambang di Jakarta, kemarin.

Menurut Bambang, penerapan PPnBM ponsel pintar bertujuan untuk mengerem impor. “Jadi yang makin complicated makin tinggi harganya. Tapi, kami belum putuskan rate-nya. Tunggu sajalah, sabar,” kata dia. Berdasar UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPn dan PPnBM, PPn BM minimal sebesar 10 persen dan maksimal mencapai  200 persen.

Saat ini, imbuh Bambang, harga ponsel pintar di Indonesia terbilang tinggi ketimbang negara lain. Dia menduga karena pedagang membuat masyarakat memersepsikan smartphone  sebagai barang mewah. “Pedagang sendiri yang menganggap BlackBerry dan smartphone lain seperti barang mewah dengan memainkan harga, karena mereka tahu peredarannya terbatas dan segala macam,” katanya.

Nilai impor ponsel pada 2013 sebenarnya sudah menurun dibanding 2012. Mengacu pada data Kemendag, impor ponsel selama lima bulan pertama 2013 tercatat 927,6 juta dolar AS, atau turun 17,22 persen dibanding periode serupa pada tahun lalu yang mencapai 1.120,6 juta dolar AS.

Meski demikian, Bambang menegaskan pemerintah tetap berencana merevisi Peraturan Pemerintah mengenai PPnBM. Hal itu untuk memperbaiki neraca perdagangan yang terus defisit. Dengan dikenai tarif PPnBM, diharapkan jumlah impor smartphone bisa ditekan. Sayang, Bambang tidak menjelaskan otensi pengurangan defisit dari pengurangan impor itu.

Saat dihubungi, Head of Marketing PT Nokia Indonesia, Lukman Susetio mengaku belum bisa berkomentar banyak, alasannya belum ada pembahasan teknis mengenai rencana tersebut.

“Kami masih tunggu detailnya terlebih dahulu dari pemerintah, yang penting semuanya clear,” ujarnya.

Menurut Lukman, selain standar harga, pemerintah harus merinci teknologi yang bisa dikategorikan sebagai smartphone yang bebas dari PPnBM. Ia menilai, teknologi ponsel terus berkembang.

Halaman
12
Tags
Smartphone
Editor: Edi Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved