Mengubah (Lagi) “Pesta Rakyat”

MINGGU tadi, saya dan kawan-kawan akademisi dan aktivis dari PMII, GMNI, GP Anshor serta DPW NU Kalsel

Mengubah (Lagi) “Pesta Rakyat”
Taufik Arbain

Oleh: Taufik Arbain
Pengamat Politik dan Kebijakan
Publik FISIP unlam

MINGGU tadi, saya dan kawan-kawan akademisi dan aktivis dari PMII, GMNI, GP Anshor serta DPW NU Kalsel berkumpul, berdiskusi tentang usulan dan draft Undang-Undang Pemilukada yang diajukan Kementerian Dalam Negeri dan usulan dari partai politik lainnya.

Kami bersepakat, Banua harus mengambil sikap atas realitas politik yang berkembang saat ini. Diharapkan menjadi simpul Indonesia dalam penolakan terhadap pemilu tidak lansung. Realitas ini adalah shock terapy yang membawa angin positif agar rakyat membuka mata, jangan lagi memilih pemimpin hanya mengandalkan uang sogokan atau janji palsu.

Soal Pemilukada baik dengan sistem direct democracy maupun indirect democracy memang diakui memiliki sisi positif dan negatif. Tetapi, ada perkara yang memiliki substansi hakiki dari sebuah kemerdekaan dan hak memilih dibandingkan sekian aspek-aspek lain yang tidak bisa dikalkulasi dengan perspektif untung-rugi ekonomi.

Misalnya, sebagaimana ditengarai banyak pihak Pemilukada langsung menyebabkan besarnya pengeluaran negara dan kandidat, menghadirkan pemimpin yang karbitan karena kekuatan money politics, tumbuhnya dinasti kekuasaan dari kelompok tertentu, hingga terjadinya konflik horizontal antar masyarakat.

Sebaliknya, keinginan partai politik tertentu mengenai Pemilukada tak langsung dan rancangan yang diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri menegaskan kemunduran demokrasi di Indonesia. Parahnya, selalu dihubung-hubungkan dengan apakah demokrasi langsung berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat?

Padahal, urusan demokrasi sebenarnya merupakan langkah memperbaiki kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Rakyat diharapkan mampu memberikan kontrol dan sanksi sosial kepada pemimpin dan aparat birokrasi jika tidak menjalankan amanah, kebijakan dan kepemimpinan dengan baik. Jika penyelenggara pemerintahan bekerja dengan benar termasuk fungsi-fungsi parlemen, akan berkorelasi dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Fakta hari ini, proses pemilukada langsung dicederai oleh aspek rekrutmen kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik dari orang karbitan, tidak profesional, bersandarkan pada hubungan kekerabatan dan kekuatan finansial untuk menyogok rakyat. Lalu apakah hanya karena fakta-fakta demikian sehingga harus mengubah sistem secara mendasar? Ibarat ada tikus, lumbung padi dibakar habis.

Parahnya jika pemilihan gubernur atau bupati/wali kota melewati DPRD, kita memasuki era demokrasi fase militan, masif dan terstruktur JILID DUA. Efek ini memungkinkan gubernur hanya menghambakan diri pada DPRD yang punya banyak kepentingan golongan, bukan mengabdikan diri pada rakyat. Harapan rakyat, gubernur dan bupati/wali kota mau blusukan mendengarkan aspirasi, akan sirna.

Justru, langkah strategis yang harus dilakukan adalah perbaikan atas undang-undang pada penguatan aturan dan sanksi. Harus ada pasal baru dalam penyelenggaraan pemilukada yang tegas dan kuat mendiskualifikasi kemenangan jika melakukan tindakan money politics termasuk ancaman penjara bagi pelaku dan penerima serta penyelenggara. Langkah ini mampu memberikan ruang minimal terhadap pencederaan demokrasi.

Demi itu, dukungan negara dan infrastruktur politik serta suprastruktur politik harus mengembangkan model penyadaran dan pendewasaan politik rakyat. Pada tiga tahun terakhir, kesadaran publik mulai tumbuh berkaitan dengan kesadaran memilih pemimpin yang hanya mengandalkan pada pendekatan money politics dan hal ini alamat baik dalam proses demokrasi kita.

Sebab, kekhawatiran kita sangat mendasar. Sangat memungkinkan DPR-RI dengan mengacu kepada Undang-Undang Dasar akan mencari celah legitimasi atas gagasan Pemilukada tidak langsung. Bunyi pasal pada Undang-Undang Dasar bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara demokratis, tafsir demokratis bisa diartikan dipilih oleh rakyat secara langsung atau dipilih wakil rakyat di DPRD, dilanjutkan dengan menurut Undang-Undang.

Jika draft Undang-Undang Pemilu berbunyi dipilih oleh DPRD, maka semakin terdegradasi harapan demokrasi dipilih langsung oleh rakyat. Kata senior saya di KPUD, jika ini terjadi maka meranalah “tukang survei”. Lalu saya katakan, demikian pula anggota KPUD. Walahualam bissawab. (*)

Editor: Dheny Irwan Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved