Pilkada atau Pemilukada?

Apa bedanya Pilkada dan Pemilukada? Dua istilah ini sesungguhnya memiliki perbedaan makna fundamental.

Pilkada atau Pemilukada?
Bpostonline
Rifqinizamy Karsayuda

Jika itu dibiarkan, sesungguhnya kita tak hanya mencoba mencederai asas kedaulatan rakyat yang dianut oleh Konstitusi kita. Namun kita juga perlahan telah mencoba mengobrak-abrik bangunan sistem presidensiil yang kita bangun.

Sistem presidensiil tak bermakna kedaulatan pemerintahan berada di tangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan. Sistem presidensiil dapat dimaknai sebagai supremasi terpisah antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Keduanya tak saling membentuk dan membubarkan. DPR/D tak mengangkat Presiden atau Kepala Daerah. Sebaliknya, Kepala Negara atau Daerah tak bisa membubarkan DPR/D sebagaimana terjadi dalam praktik sistem Parlementer yang meletakkan kedaulatan ditangan Parlemen.

Lalu apa sesungguhnya persoalan yang paling mendasar dari Pemilihan Kepala Daerah kita? Menurut saya, persoalannya ada pada  pengawasan yang tak kuat dan baik dalam pemilihan itu.

Sejarah ketatanegaraan kita telah meletakkan Pilkada melalui DPRD dan Pemilukada langsung sebagai dua mekanisme yang pernah kita lalui.

Di masa orde baru, calon Kepala Daerah direkomendasikan oleh DPRD setempat ke pemerintah pusat untuk dipilih salah satunya. Pada masa awal reformasi, DPRD diberikan hak mutlak memilih Kepala Daerah. Belakangan, pemilihan itu dilaksanakan langsung oleh rakyat.

Model-model pemilihan itu menyisakan catatan kritis bagi kita, bahwa berbagai penyimpangan dan pelanggaran kerap terjadi. Politik uang adalah salah satu penyimpangan yang kerap dikeluhkan.

Dalam Pemilukada langsung, sebagaimana pemilu lainnya, pengawasan atas hal itu amat lemah. Selain tafsir politik uang yang kerap diperdebatkan oleh sesama aparatur penyelenggara Pemilu, kelembagaan pengawas Pemilu kita juga amat lemah.

Bawaslu yang diberikan tugas mengawasi Pemilu, nyatanya tak diberikan kewenangan untuk memberikan tindakan hukum yang memadai atas laporan dan temuan pelanggaran yang mereka miliki.

Ibarat dalam permainan sepak bola, Bawaslu yang semestinya menjadi wasit dengan kekuasaan memberikan kartu kuning bahkan merah pada pemain, serta dapat menghentikan permainan, nyatanya hanya diberikan kewenangan layaknya hakim garis.

Halaman
123
Editor: Dheny Irwan Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved