Ketua DPRD HSU Belum Tempati Rumah Dinas

Anggota dewan yang berjumlah 30 orang itu mendapatkan tunjangan perumahan bersamaan dengan penerimaan gaji

Ketua DPRD HSU Belum Tempati Rumah Dinas
banjarmasinpost.co.id/pemkab hsu
Pelantikan anggota DPRD HSU yang baru.

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI – Anggaran perumahan dan pemeliharaan rutin untuk anggota DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) yang diterima setiap bulannya cukup besar. Setiap anggota dewan mendapatkan anggaran Rp 5 juta perbulan sebagai tunjangan perumahan.

Anggota dewan yang berjumlah 30 orang itu mendapatkan tunjangan perumahan bersamaan dengan penerimaan gaji, tunjangan untuk wakil ketua DPRD adalah Rp 5.500.000 mengingat rumah dinas wakil ketua DPRD HSU belum selesai dibangun.

Khusus untuk rumah dinas Ketua DPRD HSU mendapatkan anggaran pemeliharaan sebesar Rp 48.400.000 pertahun. Sayangnya rumah mewah yang berada di kelurahan Paliwara itu belum ditempati oleh ketua DPRD sejak pelantikannya empat bulan lalu, dengan alasan masih banyak yang perlu diperbaiki.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) perbaikan rumah dinas Ketua DPRD Nurul mengatakan memang masih banyak yang perlu diperbaiki, seperti perbaikan toilet karena yang dulu adalah toilet jongkok dan diganti dengan toilet duduk. “Kasurnya juga akan diganti, karena ketua tidak mau kasur yang lama,” ujar Nurul.
Nurul menambahkan bagian tembok dan kusen pintu dan jendela akan diperbaiki, semua yang diperbaiki adalah hasil dari konsultasi dengan ketua DPRD, anggaran perbaikan rumah dinas masih belum digunakan seluruhnya. Sehingga masih tidak masalah jika ada penambahan perbaikan.

Terpisah, Kerua DPRD HSU Sahrujani mengakui belum menempati rumah dinas karena masih dalam tahap perbaikan, namun rencananya akan dihuni di awal tahun 2015. Perbaikan dilakukan hanya untuk memantaskan agar layak jika ada tamu yang berkunjung ke rumah dinas. “wajar saja semua diganti karena sudah lama tidak diganti dan diperbaiki, saya juga belum datang lagi kesana” ungkapnya.

Anggaran pemeliharaan tiap tahun bisa berbeda, tergantung dari jumlah item yang akan diperbaiki, jika memang tidak banyak yang diperbaiki maka anggaran pemeliharaan akan lebih sedikit.    

Terpisah, pemerhati pemerintahan HSU Budi Lesmana mengatakan saat anggota dewan telah dilantik sebaiknya memang langsung menempati rumah dinas yang telah disediakan sebagai hak ketua. Jika memang tidak dipergunakan maka tidak perlu dianggarkan perbaikan. “Sehingga tidak mubazir, karena untuk perbaikannya juga menggunakan uang rakyat,” ungkapnya.

Perlu adanya kesepakatan antara setwan dan pengguna fasilitas daerah, agar bisa dilakukan perbaikan jika memang diperlukan, atau tidak perlu dianggarkan jika memang berniat tidak dimanfaatkan.

Tags
dprd hsu
Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved