PNS Wajib Masuk BPJS Paling Lambat 1 Juli 2015.

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kalsel, mengharapkan ada dukungan dari semua bupati

PNS Wajib Masuk BPJS Paling Lambat 1 Juli 2015.
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kalsel di kawasan Jalan Hasan Basri Banjarmasin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kalsel, mengharapkan ada dukungan dari semua bupati dan wali kota di provinsi ini agar para abdi negara atau pegawai negeri sipil (PNS) segera dimasukkan ke program BPJS ketenagakerjaan.

"Sebenarnya ini masalah keseriusan dan niat baik dari bupati dan wali kota se-Kalsel untuk memasukkan para PNS ke program BPJS ketenagakerjaan," ucap Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Ramadhan Sayo, Kamis (12/1/15).

Diakui Sayo, sebagian kabupaten dan kota di Kalsel belum jelas penganggaran untuk perlindungan para PNS, baik jaminan kecelakan kerja dan jaminan kematian. Sesuai peraturan presiden RI No 103 tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan jaminan sosial, semua penyelenggara negara baik TNI/POLRI, PNS hingga pemberi upah harus wajib masuk BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015.

"Kita mengingatkan agar menjadi perhatian bupati dan wali kota se-Kalsel yang belum memasukkan para PNS ke BPJS Ketenagakerjaan," ujar Sayo.

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved