PPP Geser Aditya Mufti dari Komisi III DPR

Perombakan dilakukan secara bersamaan dan dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang memimpin rapat kerja

PPP Geser Aditya Mufti dari Komisi III DPR
WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Menkumham Yasonna Laoly (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Komlek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2015). Rapat kerja tersebut membahas diantaranya SK Menkumham mengenai dualisme Partai Golkar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah fraksi di DPR melakukan perombakan anggotanya di Komisi III DPR.

Perombakan dilakukan secara bersamaan dan dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang memimpin rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Surat pergantian fraksi secara bersamaan yakni PPP, NasDem dan PDIP. Diketahui anggota Fraksi PDIP Arteria Dahlan dan Henry Yosodiningrat dirotasi ke Komisi III DPR dari Komisi II.

Sedangkan NasDem memasukkan Syarief Abdullah dan Taufiqulhadi di Komisi III DPR. Syarief sebelumnya berada di Komisi II sedangkan Taufiqulhadi di Komisi X.

Sementara PPP menggeser Aditya Mufti dari Komisi III DPR dengan digantikan Dimyati Natakusumah.

Namun pergantian Dimyati diwarnai perdebatan karena surat pergantian fraksi hanya ditandatangani ketua fraksi PPP kubu Djan Faridz, Epyardi Asda. Juru Bicara PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani melayangkan protes.

"PPP karena bayi kembar jadi ada yurisprudensi disepakati di pimpinan. Sesuai komposisi harus ditanda tangani berdua oleh ketua fraksi Hasrul Azwar dan Epyardi Asda," tutur Arsul diruang Rapat Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Pimpinan Komisi III DPR Benny K Harman mengaku hanya membacakan surat yang masuk kepada komisi. Dimyati kemudian mengaku membawa putusan mahkamah partai.

"Saya bawa putusan mahkamah partai. Saya serahkan ke pimpinan Komisi III. Coba pak menteri baca. Mahkamah partai putuskan Muktamar Surabaya tidak sah," kata Dimyati.

Sekjen PPP kubu Djan Faridz itu lalu menyerahkan dokumen kepada Yasonna Laoly serta meninggalkan ruang rapat Komisi III DPR. Arsul menjelaskan komposisi di fraksi dan pimpinan AKD harus diteken Epyardi Asda dan Hasrul Azwar.

"Itu kesepakatan enggak lama setelah peristiwa balik meja. Itu sudah dilaksanakan Pak Epyardi minta dari Komisi V ke Komisi II. Ini harus berlaku untuk semua, ini adalah cara kita di FPPP untuk dinginkan suasana," tuturnya.‎

Editor: Halmien
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help