KPU Tolak SK Menkum HAM

Sepakat Bentuk Tim Islah

Islah memang harus dilakukan jika Golkar ingin mengikuti Pilkada serentak, Desember 2015 mendatang.

Sepakat Bentuk Tim Islah
WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Menkumham Yasonna Laoly (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Komlek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2015). Rapat kerja tersebut membahas diantaranya SK Menkumham mengenai dualisme Partai Golkar. 

JAKARTA, BPOST - Dua kubu di Partai Golkar, baik yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical) maupun Agung Laksono sepakat membentuk tim untuk menjajaki islah atau perdamaian.

“Sedang dicari rumusannya. Nanti akan dibentuk tim negosiasi (untuk menjajaki islah),” kata Ketua DPR Setya Novanto yang mengikuti pertemuan di Bakrie Tower, Jakarta, Jumat (22/5).

Islah memang harus dilakukan jika Golkar ingin mengikuti Pilkada serentak, Desember 2015 mendatang.

Pasalnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik sudah menyatakan surat keputusan Menkum HAM Yasonna H Laoly yang mengakui kubu Agung, tidak bisa digunakan sebagai dasar pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 26-28 Juli 2015.

Di sisi lain, putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang memenangkan kubu Ical juga tidak bisa dijadikan dasar pendaftaran karena belum ada keputusan final (inkracht). Putusan itu masih dalam tahap banding yang diajukan Yasonna dan kubu Agung.

Selengkapnya baca Banjarmasin Post edisi cetak Sabtu (23/5/2015) atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id

Editor: Halmien
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help