Secara Hukum Sulit Jatuhkan Penguasa

MUI Tegur Pemimpin Ingkar

Akan tetapi susah dilakukan karena tidak ada landasan hukum yang tegas dan jelas tentang impeachment. Apalagi, MK tidak dapat mengadili

MUI Tegur Pemimpin Ingkar
sug/dm
Ijtima Ulama ke-5 Komisi Fatwa MUI Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menag Lukman Hakim Saifuddin dan Ketua MUI Din Syamsuddin memukul bedug tanda dibuka resminya Ijtima Ulama ke-5 Komisi Fatwa MUI di Pondok pesantren At-Tauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah, Senin (7/6).

TEGAL, BPOST - Ini peringatan keras bagi para pemimpin dan calon pemimpin baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang pemimpin yang tidak menepati janji saat kampanye (pencalonan). Lembaga itu menegaskan sangatlah berdosa bila mereka mengingkari janji-janji manisnya.

Fatwa itu dikeluarkan setelah terbentuknya kesepakatan para ulama dari seluruh Indonesia yang mengikuti Ijtima V Komisi Fatwa MUI di Tegal, Jateng, Minggu (7/6) hingga Rabu (10/6) kemarin.

“MUI meminta para calon pemimpin, baik dari legislatif, yudikatif, maupun eksekutif agar tidak mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya,” kata Ketua Tim Perumus (hasil ijtima), M Zaitun Rasmin, kemarin.

Apresiasi terhadap fatwa tersebut diberikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)Mahfud MD. Dia menegaskan pemimpin yang sering ingkar janji, layak dimakzulkan (dilengserkan).

Akan tetapi susah dilakukan karena tidak ada landasan hukum yang tegas dan jelas tentang impeachment. Apalagi, MK tidak dapat mengadili seorang pemimpin yang ingkar janji jika tidak ada yang mendakwa.

Selengkapnya baca Banjarmasin Post edisi cetak Sabtu (13/6/2015) atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id

Editor: Halmien
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved