Menkumham Diminta Cabut SK Kubu Agung

permintaan ini akan disampaikan langsung kepada Menkumham melalui sebuah surat yang melampirkan putusan PN Jakut tersebut

Menkumham Diminta Cabut SK Kubu Agung
KOMPAS.com/Sabrina Asril
Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly untuk membatalkan Surat Keputusan yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono dibawah Munas Ancol. Sebaliknya, kubu Aburizal meminta Menkumham menerbitkan SK baru yang mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Ade Komarudin mengatakan, putusan Pengadilan Jakarta Utara pada Jumat (24/7/2015) siang ini memang tidak meminta secara langsung Menkumham untuk mencabut SK tersebut. Namun, majelis hakim dalam putusannya jelas mengatakan bahwa Munas Ancol yang digelar kubu Agung Laksono adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Munas tersebut tidak bisa dikatakan sah.

"Menkumham sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pakemnya jelas," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2015).

Ade mengatakan, permintaan ini akan disampaikan langsung kepada Menkumham melalui sebuah surat yang melampirkan putusan PN Jakut tersebut. Dia berharap Menkumham segera menindaklanjuti surat tersebut.

Apalagi, lanjut Ade, putusan PN Jakut ini langsung berlaku setelah diputuskan. Proses banding yang diajukan kubu Agung, menurut dia, tidak serta merta menunda putusan PN Jakut ini.

"Sekarang suratnya sedang kita proses. Senin depan melayang (dikirim)," ucap Ade.

Majelis hakim PN Jakut berpendapat bahwa Munas di Bali pada 30 November 2014 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, antara lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar tentang prosedur surat-menyurat.

Sementara terhadap pelaksanaan Munas di Ancol, hakim menilai bahwa pelaksanaan Munas tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Munas Ancol digelar tanpa prosedur administrasi sesuai dengan aturan partai. Gugatan ini dimohonkan oleh pengurus Partai Golkar hasil Munas Bali, yang dipimpin oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie.

Mereka menggugat keabsahan pelaksanaan Munas Ancol yang dipimpin Ketua Umum Agung Laksono, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan kepengurusan Partai Golkar.

Editor: Halmien
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved