MUI Juga Kaji Asuransi Swasta

Baru berusia satu setengah tahun, namun sudah ‘digoyang’. Itulah yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK).

MUI Juga Kaji Asuransi Swasta
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Sejumlah warga antre mendaftar BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) di Kantor BPJS Jalan Proklamasi, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2014). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Baru berusia satu setengah tahun, namun sudah ‘digoyang’. Itulah yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK). Berdasar hasil Forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), BPJSK tidak memenuhi unsur kesyariahan.

Terganggukah pengguna atau pasien program BPJSK yang diluncurkan Presiden (saat itu) Susilo Bambang Yudhoyono? Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan secara umum tidak terganggu. Dia mengaku memantau reaksi masyarakat seteleh beredarnya kabar bahwa MUI mengeluarkan fatwa BPJSK haram.

“Masyarakat tetap memerlukan BPJSK sebagai program jaminan kesehatan. BPJSK sangat bermanfaat terutama untuk masyarakat kurang mampu. Terkait fatwa MUI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DSJNS) akan berdiskusi dengan MUI,” tegasnya di Tangerang, Banten, Sabtu (1/8) kemarin.

Sementara Ketua Umum MUI H Din Syamsudin mengatakan MUI belum secara resmi mengeluarkan fatwa yang menyatakan BPJSK itu haram. Dia menegaskan, kabar yang beredar itu adalah usulan atau rekomendasi dari Forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI di Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah Cikura, Bojong, Tegal, Jateng, Juni 2015 lalu. Dalam usulan itu disebutkan BPJSK tidak memenuhi unsur-unsur kesyariahan sehingga haram.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum MUI, KH Makruf Amin juga membenarkan adanya usulan dari forum itu agar pemerintah mendirikan BPJSK Syariah. Dia menegaskan usulan itu tidak memiliki muatan kepentingan bisnis, tetapi murni karena kepentingan kesesuaian syariah.

Bagaimana dengan program asuransi lain (swasta) yang tidak jauh berbeda dengan BPJSK? Makruf mengatakan, MUI juga akan melakukan kajian tentang hal itu. Namun, dia berharap hasil forum ijtimak ulama tetap dijadikan sebagai rujukan oleh pemerintah.

Selengkapnya baca Banjarmasin Post edisi cetak Senin (3/8/2015) atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved