Nah Lu, Konsumen Akan Dibebani Biaya Plastik Bungkus Belanjaan

Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di Indonesia.

Nah Lu, Konsumen Akan Dibebani Biaya Plastik Bungkus Belanjaan
net
Ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, DENPASAR - Tahun 2016, masyarakat yang membeli apapun di pusat perbelanjaan seperti di pasar, swalayan, minimarket, dan lainnya, harus membayar wadah plastik pembungkus barang-barang yang dibeli.

Sebab rencananya tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Direktorat Pengelolaan Sampah akan mengeluarkan aturan baru.

Yakni mewajibkan masyarakat untuk membeli wadah plastik untuk membungkus barang yang telah dibeli.

Artinya, plastik yang biayanya kita dapatkan gratis saat membeli apapun, tahun 2016 kita harus membayarnya mulai dari Rp 500 – Rp 1.000.

Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di Indonesia.

Demikian yang disampaikan Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan, Direktorat Pengelolaan Sampah, KLHK RI, Ujang Solihin Sidik, saat menggelar sosialisasi pengelolaan sampah plastik di Graha Sewaka Dharma, Lumintang, Denpasar, Bali, Rabu (25/11/2015).

Peserta dalam sosialisasi tersebut yakni para pengusaha, dan pengelola bank sampah, dan pihak-pihak lain yang bergerak dibidang pengelolaan sampah, maupun penghasil sampah plastik di Kota Denpasar.

Ada empat kota besar yang dipilih untuk dijadikan percobaan dalam penerapan aturan ini.

Di antaranya Bandung, Denpasar, Semarang, dan Surabaya.

“Mengapa kami memilih kota itu, karena kami menganggap bahwa pemerintah kota tersebut punya komitmen. Kami melihat itu juga. Jadi komitmen pemerintah tersebut harus bagus. Jadi kami melihat bahwa peluang sukses kebijakan ini akan terjamin ketika komitmen kita itu kuat,” kata Ujang Solihin Sidik pada Tribun Bali seusai sosialisasi.

Dari sosialisasi yang digelar di Denpasar, respons para peserta cukup beragam.

Ada yang tidak setuju, dan ada juga yang mendukung adanya kebijakan plastik berbayar tersebut.

Saat sosialisasi sebelumnya, yakni di Bandung, pihaknya juga mendapat respons serupa.

Itu sebabnya, Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK akan sangat hati-hati untuk membuat payung hukum kebijakan ini.

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved