Pilkada Serentak Kalsel

Ratusan Penghuni Lapas Anak Martapura Tidak Bisa Mencoblos

Sahrian (31) terlihat serius memperhatikan kertas suara dihadapannya. Tidak lama, Dia sudah keluar dari bilik suara dan memasukkan kertas suara

Ratusan Penghuni Lapas Anak Martapura Tidak Bisa Mencoblos
banjarmasinpost.co.id/hari widodo
Di LP Anak Klas IIA Martapura terdapat dua TPS. Jumlah pemilih di dua TPS LP setempat sebanyak 302 pemilih di TPS 1 dan 199 di TPS 2. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Sahrian (31) terlihat serius memperhatikan kertas suara dihadapannya. Tidak lama, Dia sudah keluar dari bilik suara dan memasukkan kertas suara yang dicoblosnya ke dalam kertas suara.

"Cepat saja saya memilih tadi. Nggak susah, sudah ada pilihan saya,"ujar warga Banjarmasin yang sudah 2,5 tahun berada di LP Anak Kelas IIA Martapura ini.

Di LP Anak Klas IIA Martapura terdapat dua TPS. Jumlah pemilih di dua TPS LP setempat sebanyak 302 pemilih di TPS 1 dan 199 di TPS 2.

Menurut Kepala LP Anak Klas IIA Martapura, sebenarnya jumlah pemilih di TPS 1 yang terdapat di dalam DPT sebanyak 792 pemilih. Namun, dari jumlah DPT tersebut hanya ada 302 pemilih yang masih ada di LP setempat.

Begitu pula di TPS 2, dari 199 napi yang terdaftar di TPS tersebut hanya ada 125 napi yang ada namanya di lapas setempat.

"Banyak undangan yang terpaksa dikembalikan karena namanya nggak ada lagi di LP setempat. Di TPS 1 ada 490 undangan yang dikembalikan dan di TPS 2 ada 74 undangan yang dikembalikan,"ujar Lenggono.

Banyaknya data pemilih di DPT yang sudah tidak ada namanya ini karena data yang digunakan ini data pilpres. Sedangkan, penghuni napi sudah berubah ada yang bebas, mutasi ke lapas lain dan ada yang masuk.

Tentu saja, banyak tahanan dan napi yang tidak bisa memilih. Penghuni lapas saja, saat ini jumlahnya mencapai 1014 penghuni. Dikurangi tahanan anak 40 orang sejumlah itulah penghuni lapas yang berhak memilih.

"Tetapi karena tidak terdaftar di DPT ada lebih 500 penghuni lapas yang tidak bisa mencoblos. Kami sudah sampaikan masalah data dpt ini ke KPU, namun KPU tetap memutuskan menggunakan data yang terdapat di DPT," ungkap Lenggono Budi.

Penulis: Hari Widodo
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved