Menkumham Pastikan Tak Ada Golkar Kubu Agung Laksono

Namun, Yasonna tak menjelaskan secara jelas apakah SK tersebut sudah dikirim ke masing-masing kubu di Golkar yang berkonflik.

Menkumham Pastikan Tak Ada Golkar Kubu Agung Laksono
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat mengumumkan keputusan terkait penetapan kepengurusan DPP Partai Golkar pasca-putusan Mahkamah Partai Golkar di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (10/3/2015). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly tak membantah saat dikonfirmasi mengenai langkah pihaknya yang mencabut Surat Keputusan Kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono, atau hasil Munas Ancol.

Yasonna menilai media cepat mengendus sesuatu yang belum dipublikasi ke masyarakat.

"Cepat juga kalian dengar sesuatu?" kata Yasonna saat dikonfirmasi Tribunnews, Kamis (31/12/2015). Soal konflik internal Partai Golkar sebelumnya sudah dilegitimasi oleh putusan kasasi Mahkamah Agung.

Namun, Yasonna tak menjelaskan secara jelas apakah SK tersebut sudah dikirim ke masing-masing kubu di Golkar yang berkonflik. Demikan juga, apakah SK Kepengurusan Golkar kubu Aburizal Bakrie alias Ical atau hasil Munas Bali sudah dikeluarkan.

Sebelumnya MA mengabulkan permohonan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie terkait sengketa kepengurusan. MA memutuskan kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Riau, dengan Ketua Umum Aburizal dan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Pada amar putusannya, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Majelis Hakim diketuai oleh Dr Imam Soebchi dengan anggota Dr Irfan Machmudin dan Supandi.

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved