Tajuk

Meregionalisasi Penanganan Perompak di Perairan Filipina

DALAM sebulan terakhir, dua pembajakan menimpa kapal barang Indonesia yang berlayar di perairan Malaysia-Indonesia-Filipina. Sejumlah warga negara Ind

Meregionalisasi Penanganan Perompak di Perairan Filipina
DAILYMAIL/AFP/THERENCE KOH
Ilustrasi Tentara Filipina sedang berpatroli. 

DALAM sebulan terakhir, dua pembajakan menimpa kapal barang Indonesia yang berlayar di perairan Malaysia-Indonesia-Filipina. Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) pun hingga kini masih dalam ‘penguasaan’ para penyandera. Sejumlah telunjuk pun kemudian mengarahkan tudingannya Abu Sayyaf (sebagai sebuah institusi) sebagai pelaku utama.

Sayangnya, hingga kini pemerintah Indonesia dibuat tak berkutik untuk bisa melakukan upaya pembebasan sandera. Bukan lantaran kita tidak mampu, tapi sebagai negara berdaulat, Indonesia masih menghormati kedaulatan negara tetangga. Filipina memang punya hak menegakkan kedaulatan hukumnya atas pelanggaran hukum yang terjadi di wilayahnya. Sebagaimana kita menegakkan kedaulatan hukum atas warga negara Filipina, Marry Janne.

Walhasil, dalam soal penyanderaan sejumlah WNI itu, kita hanya bisa menyaksikan sambil terus berharap (kalau perlu memohon) agar Filipina bisa (punya kemampuan) ‘menjewer’ warga negaranya yang membuat ulah atas warga negara kita.

Namun begitu, sebagai bangsa yang punya harga diri, tentu kita tak bisa hanya menjadi penonton pada pertandingan yang tak jelas ujungnya. Kita butuh komitmen Filipina, bahwa mereka bisa mengembalikan “jiwa dan nyawa” saudara kita dalam batas waktu tertentu.

Tentu saja, batas kesabaran itu tidak harus diejawentahkan dalam bentuk tindakan yang melanggar hukum internasional dan etika bertentangga. Dan langkah yang bisa ditempuh adalah, meregionalisasi penanganan perompakan di laut Filipina, menjadi persoalan ASEAN.

Upaya meregionalisasi persoalan perompakan itu terbukti bisa menjadi jawaban atas masalah serupa di Selat Malaka, yang pada beberapa tahun lalu sempat menjadi momok bagi pelayaran internasional. Patroli bersama dan secara bersama-sama (Indonesia-Malaysia-Singapura) menangani aksi perompakan di Selat Malaka, terbukti telah menurunkan jumlah aksi perompakan di jalur pelayaran penting dunia itu.

Karena itulah, pemerintah Indonesia (Kementerian Luar Negeri) sudah harus mulai melakukan upaya diplomasinya dengan negara-negara di kawasan Asean, sehingga kita punya peta penyelesaian masalah perompakan di laut Filipina itu, tanpa harus menunggu aksi pemerintahan Filipina.

Bila tidak segera, bukan hanya beberapa orang yang akan tersandera. Ratusan bahkan ribuan orang yang hidupnya bergantung pada kegiatan ekspor melalui perairan Filipina juga akan ‘tersandera’ hidupnya. Sebab, pengusaha dipastikan memilih menunda pengapalan, ketimbang ‘menyerahkan nyawa’ para ABK-nya pada para teroris. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help