Perfilman Nasional Kurang Diminati Karena Kurangnya Layar Bioskop

"Harapan kita, semakin banyak layar bioskop ditambah tiket masuk tidak mahal, pasti banyak yang nonton film nasional ke bioskop"

Perfilman Nasional Kurang Diminati Karena Kurangnya Layar Bioskop
youtube
Rangga dan Cinta dalam film AADC?2 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Panita Kerja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI menemukan penyebab perfilman nasional menjadi factor memudarkan semangat atau minat masyarakat untuk menonton film nasional, yaitu film yang beredar atau diproduksi kurang berkualitas, baik dari sumber daya manusia maupun peralatan produksi, sehingga menjadi peluang bagi ekspansi film impor atau asing.

“Ditambah lagi minimnya layar bioskop untuk menikmati film nasional. Jika dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesia, seharusnya sedikitnya ada 200.000 layar bioskop, tapi sekarang di Indonesia hanya ada 1.000 an layar bioskop,” kata Ketua Panja juga Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari saat menjelaskan hasil kerja Panja Perfilman Nasional, Rabu (27/4).

Dijelaskan dia, peredaran layar bioskop kebanyakan di kota besar. "Harapan kita, semakin banyak layar bioskop ditambah tiket masuk tidak mahal, pasti banyak yang nonton film nasional ke bioskop," papar dia.

Menurutnya, soal kualitas film, hasil pengakuan para produser film, mereka sekarang tidak berani membuat film sampai Rp 2 miliar ke atas, mereka bisanya Rp 1 miliar. "Karena jika diedarkan film tidak break event point. Ini juga faktor yang membuat film nasional menjadi kurang berkembang," kata kharis.

Hal yang membuat kurang berkembangnya film nasional, ungkap dia, tidak ada jaminan dikenakan pungutan pajak ganda atas produksi film.

Sedangkan Venna Melinda, Anggota Panja menambahkan beberapa produser film maupun aktor dan aktris saat berdialog dengannya, terlontar bahwa peran pemerintah yang belum ada.

“Mereka mengatakan, ikut kegiatan festival kelas dunia tapi tidak sedikitpun ada perhatian pemerintah, seakan-akan pemerintah tidak hadir untuk ikut mengembangkan perfilman nasional," jelas venna Melinda.

Tapi, sebut dia, sekarang saya jelaskan kita di Komisi ini sudah selalu berkomunikasi dengan mendikbud, sehingga bisa sinkron nantinya antara DPR dengan pemerintah untuk meningkatkan perfilman nasional. "Walaupun akhirnya memerlukan waktu panjang seperti revisi UU Perfilman Nasional yang setelah dikaji ulang banyak kekurangan harus dibenahi,” ujarnya.

Penulis: Murjani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved