Berkali-kali Gagal Ikut Tes CPNS, Guru Honor dI Desa Haruyan Dayak Ini Tidak Menyerah

Di sekolah tempatnya mengajar, lebih 10 tahun itu, peran dan tanggungjawabnya cukup besar. Menjadi wali kelas serta mengajar semua mata pelajaran.

Berkali-kali Gagal Ikut Tes CPNS, Guru Honor dI Desa Haruyan Dayak Ini Tidak Menyerah
banjarmasinpost.co.id/ibrahim ashabirin
Ilustrasi, Guru honor dan 85 petugas sekolah di Kabupaten Tapin perpanjang kontrak. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mininmnya gaji guru honorer banyak dialami di daerah. Status menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pun dikejar demi peningkatan upah. Seperti halnya Mistan (34) yang terus mengejar impian untuk menjadi PNS. Saban kali penerimaan CPNS selalu disambut gembira oleh Mistan.

Termasuk pada 2014 silam. Namun, guru guru honor di desa terpencil, SDN 2 Haruyan Dayak, Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, HST, itu pesimis. Masalahnya, sudah berkali-kali dia mengikutinya, namun tak pernah lulus. Padahal, Mistan sudah menyandang gelar sarjana S1.

Di sekolah tempatnya mengajar, lebih 10 tahun itu, peran dan tanggungjawabnya cukup besar. Menjadi wali kelas serta mengajar semua mata pelajaran, menutupi kekurangan guru PNS.

Di SDN 2 Haruyan Dayak, ada 11 guru, lima di antaranya berstatus tenaga honor. Mistan salah satunya yang sudah mengabdi 10 tahun lebih di sekolah tersebut.

Mistan mendapat gaji yang dibayar menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) besarnya Rp 275 ribu per bulan tanpa tunjangan daerah.

“Sebenarnya saya sudah mencoba beberapa kali mendaftar CPNS, namun tidak lulus. Mungkin karena ijazah sarjana saya cuma keluaran universitas terbuka (UT),” ucap Mistan.

Pengalaman dan keaktifan Mistan mengajar mestinya mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Minimal, dia diberikan tunjangan daerah sebagai penghasilan tambahan.

“Tolong sampaikan kepada pemerintah daerah agar kami diberikan tunjangan daerah. Kami sudah berusaha menambah ilmu dengan kuliah menggunakan biaya sendiri,” ujarnya.

Selain Mistan, rekannya Taibah, nasibnya tak jauh berbeda. Menjadi guru honor, memegang tanggungjawab sebagai wali kelas serta menjadi guru umum selama enam tahun. Karena masa kerjanya lebih sedikit, perempuan berjilbab itu hanya menerima honor dari dana BOS Rp 225.000 per bulan.

“Harapan saya ada pengangkatan untuk guru honor yang lama mengabdi, khususnya di desa terpencil,” katanya. Taibah meminta pemkab HST memberikan tunjangan daerah kepada mereka, sebagai bentuk penghargaan kepada guru honor yang berpenghasilan minim.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help