Serambi Ummah

Tahun 2015 Rugi 5,7 Miliar, PLN Menanti Fatwa Haram Pencurian Listrik

Sudah menjadi rahasia umum, banyak anggota masyarakat yang mengambil listrik tanpa bayar. Ada juga yang mengakalinya agar tagihannya murah.

Tahun 2015 Rugi 5,7 Miliar, PLN Menanti Fatwa Haram Pencurian Listrik
kompas.com
Petugas PLN Bandengan mendata aliran listrik di kawasan Kalijodo. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwacana mengeluarkan fatwa haram mencuri listrik. Hal ini tentu saja terkait keluhan PT PLN mengenai maraknya pencurian listrik oleh warga dan lembaga. Sedemikian maraknya hingga terkesan pencurian listrik tidak lagi perbuatan negatif.

Menurut Asisten Manajer Pelayanan dan Administrasi PLN Area Banjarmasin, Sigit Tri Witjaksono, pada 2015 PLN Banjarmasin mengalami kerugian sebesar Rp 5,7 miliar. "Untuk jumlah kerugian PLN, Banjarmasin khususnya 2015 atas temuan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebesar 6.230.770 KWH atau setara  Rp 5.778.278.486," ujarnya.

Anggota Komisi Fatwa MUI Kalsel KH Abdussamad mengatakan mencuri apapun dan sekecil apapun merupakan perbuatan haram. Tidak terkecuali listrik. Apalagi ini bisa merugikan banyak orang. "Ini penegasan saja agar mencuri listrik tak dianggap lumrah," katanya.

Ustadz Gusti Makmur, yang berdomisili di Kota Banjarmasin, mendukung langkah MUI. "Kenapa tidak dari dulu ada fatwa haram?" katanya.

Dalam Islam, mencuri hukumnya haram. Bahkan ada hukuman yang harus diterapkan ketika yang dicuri mempunyai nilai tertentu.

Sudah menjadi rahasia umum, banyak anggota masyarakat yang mengambil listrik tanpa bayar. Ada juga yang mengakalinya agar tagihannya murah. "Umat harus disadarkan lagi soal ini," katanya.

Kendati demikian, Ustadz Gusti Makmur mengingatkan PT PLN agar introspeksi diri mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, bukan mengadu kepada MUI agar dibuatkan fatwa haram mencuri listrik.

Dia mengatakan kerugian PT PLN bukan hanya karena pencurian listrik oleh masyarakat tetapi juga disebabkan manajemen yang salah melakukan pengelolaan listrik dan keuangan.

"Tetapi tidak ada kata terlambat untuk menjadi baik. Fatwa MUI yang akan dikeluarkan paling tidak mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menahan diri untuk tidak mengambil hak orang lain termasuk listrik. Kepada PLN diingatkan pula harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," jelasnya.

Wakil Rektor II IAIN Antasari Dr Sukarni mengatakan sudah dituliskan secara tegas dan jelas dalam Alquran dan hadist bahwa mencuri itu haram. Namun sebagian masyarakat mengira mencuri listrik tak masuk dalam kategori mencuri.

Padahal, mencuri itu artinya mengambil hak orang lain tanpa izin. Ini juga termasuk mengambil daya listrik secara tidak sah.

"Saya setuju fatwa ini sebagai penegasan dan pengingat," katanya.

Namun, dia punya saran agar fatwa itu diperluas dengan haram menambah jaringan listrik tanpa sesuai standar PLN. Misalnya kabel listrik harus sesuai standar. Ini penting karena kecebohan dalam penambahan jaringan oleh pelanggan kerap membahayakan. Misalnya maraknya kebakaran akibat konsleting listrik.

"Baiknya fatwanya diperluas ke masalah jaringan. Soalnya banyak kebakaran yang terjadi karena jaringan tak sesuai standar," ujarnya. (ire)

Penulis: Murhan
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved