Diomeli Pol PP, PKL Pasar Keramat Barabai Ngadu ke Dewan

Mereka keberatan, karena pada pukul lima sore ke atas pengunjung pasar sudah sepi, sehingga bukan waktu yang tepat untuk berjualan.

Diomeli Pol PP, PKL Pasar Keramat Barabai Ngadu ke Dewan
banjarmasinpost.co.id/hanani
Para pedagang kaki lima seberang kantor camat Barabai saat curhat kepada anggota DPRD HST, Senin (23/5/2016). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Rupanya tak hanya pedagang kaki lima (PKL) di pinggir jalan sekitar Pasar Keramat dan Sub Terminal Agrobisnis yang merasa terusik atas kebijakan penertiban Pasar Hanyar Barabai. Senin (23/5/2016), giliran PKL yang buka warung makan di seberang kantor camat setempat yang merasa tersisihkan.

Penyebabnya, mereka hanya diperbolehkan berjualan di lokasi tersebut mulai pukul 17.00 Wita. Mereka keberatan, karena pada pukul lima sore ke atas pengunjung pasar sudah sepi, sehingga bukan waktu yang tepat untuk berjualan.

Alhasil, mereka menyatakan tetap bertahan berjualan di lokasi yang kini dijadikan lahan untuk parkir tersebut. Meski dengan risiko dimahah-marahi petugas Satpol-PP dan petugas dari dishub.

Dan merasa kebijakan baru tersebut mengancam mata pencaharian mereka, sebanyak 17 pemilik warung rombong yang berjualan nasi, teh serta es campur itu pun mengadu ke DPRD HST.

Mereka diterima Wakil Ketua DPRD HST Tajudin dan Jainudin Bahrani, perwakilan Komisi II Supriadi serta anggota komisi lainnya.

Salasiah, juru bicara PKL menjelaskan, kebijakan membatasi waktu berjualan, akan membuat mereka kehilangan mata pencaharian.

“Kalau bukanya baru jam lima sore sampai malam, siapa yang mau mampir. Pasar kan bukanya tak sampai malam,” kata Salasiah. Mewakili PKL di lokasi itu, dia meminta DPRD menyampaikan aspirasi, agar tetap diperbolehkan buka sejak pagi.

“Bukannya kami tak menghormati kebijakan pemerintah. Tetapi tolong carikan solusinya, bagaimana agar kami tetap bisa mencari nafkah di tengah sulitnya lapangan kerja seperti sekarang,”sahut PKL lainnya.

Dia menyebutkan, larangan tersebut akan membuat mereka tak bisa menghidupi keluarga. “Sekarang saja, kami nekat berjualan, meski dauber-uber Satpol PP agar taat aturan,”tambahnya.

Menanggapi hal itu, Tajudin menyatakan sudah menyampaikan masalah tersebut ke dinas perhubungan, namun sampai sekarang belum ada jawaban. Karena itu, Tajudin menyatakan akan membicarakan masalah itu langsung dengan Bupati HST H Abdul Latif, bagaimana solusi agar pedagang tetap bisa mencari nafkah. (han)

Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help