Ganti Rugi Lahan Tak Realistis, Warga HST Ngotot Ingin Bertemu Tim Penilai

Mereka mempertanyakan soal ganti rugi lahan yang belum juga kelar. Warga keberatan karena taksiran niai ganti rugi mereka nilai tidak realislis.

Ganti Rugi Lahan Tak Realistis, Warga HST Ngotot Ingin Bertemu Tim Penilai
dinaspu.kalselprov.go.id
Bendungan irigasi di Batang Alai, HST. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Puluhan warga dari tiga Desa, yaitu Rangas, Wawai dan Lunjuk, Kecamatan Batangalai Selatan (BAS), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengadu ke DPRD setempat, Senin (23/5/2016).

Mereka mempertanyakan soal ganti rugi lahan yang belum juga kelar. Padahal pembebasan dilakukan pada 2015, untuk keperluan penyelesaian saluran sekunder bendungan Batangalai. Warga keberatan karena taksiran niai ganti rugi mereka nilai tidak realislis.

Seperti disampaikan M Syarifuddin, warga Desa Lunjuk. Seraya memperlihatkan bukti kuitansi pembayaran terhadap lahan milik tetangganya yang seluas 333 meter persegi dan dihargai tim penilai Rp 32. 149.800. Sedangkan lahan miliknya, seluas 698 meter persegi, hanya dihargai Rp 31.162.000.

“Ini kan tidak adil. Lahan saya lebih luas, dan letaknya lebih strategis. Sedangkan lahan milik warga sekampung saya letaknya jauh di dalam, dengan luas separuhnya, harganya lebih mahal. Saya bukannnya tak mendukung pembangunan irigasi. Tetapi atas dasar apa tanah saya ditaksir seperti itu,” ucap Syarifuddin mempertanyakan.

Iwani Rahman, juga dari Desa Lunjuk menyampaikan, ada rumah dengan ukuran luas tanah dan bangunan yang hampir sama, tetapi dihargai secara timpang.

“Masa tanah dengan rumah beratap seng cuma Rp 42,5 juta, sedangkan yang beratap rumbia Rp 80 juta?” sebut dia membandingkan.

Ardiasnyah, juru bicara warga saat menyampaikan aspirasi ke DPRD kemarin menduga, mereka yang bisa melobi, bisa menaikkan harga jual. “Makanya, kami ingin dipertemukan langsung dengan tim penilai independen. Biar jelas, mengapa ada perbedaan harga mencolok, dengan objek yang hampir sama. Berdasarkan apa taksiran tim, biar kami bisa mendapat penjelasan yang objektif,” pinta dia.

Namun, kemarin tidak ada pihak berkompeten yang hadir. Termasuk dari BPN HST, yang hanya dihadiri seorang kepala seksi Zainal Ilmi, yang menyatakan tak punya kewenangan memberikan keterangan terkait hasil kerja tim penilai indipenden tersebut.

Dia mengatakan, ganti rugi lahan berdasar nilai jual objek pajak bangunan atau kebun di atasnya serta berdasarkan kesepakatan dengan pemilik lahan.

“Soal berubahnya harga, mungkin saja saat inventarisasi, ada tanaman atau bangunan yang belum terdata, sehingga tim melakukan pengukuran ulang lagi, “ tutur dia menjelaskan.

Wakil Ketua DPRD HST, Tajudin, didampingi wakil ketua lainnya, Jainudin Bahrani menyatakan, pihaknya hanya bisa memfasilitasi, untuk menghadirkan tim penilai independen.

“Kami percaya warga sepakat mendukung pembangunan irigasi Batangalai. Hanya ingin agar taksiran harga tersebut transparan, dan ingin bertemu langsung dengan mereka,” ujar Tajudin.

Pertemuan itu juga dihadiri Camat BAS, H Supiani dan sejumlah anggota DPRD HST. Sedangkan dari warga Batangalai, didamping Ketua LSM Kelompok Suara Hati Nurani Masyarakat (KSHNM), H Bahrudin. Anggota DPRD Johar menyarankan, agar camat menyampaikan data lahan yang masih bermasalah ke tim penilai.

Sedangkan Camat BAS, Supiani meminta warga agar bersabar, karena BPN pada 2016 ini masih melakukan pembebasan lahan, yang sudah dilaksanakan di 23 desa di lima kecamatan. ‘Jadi soal harga, dibicarakan nanti,” kata dia. (han)

Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved