Mantan Gubernur Rudy Ariffin Jadi Ketua Pemenangan di Tiga Provinsi

Rudy Ariffin dipercaya Romahurmuzy itu sebagai ketua pemenangan partai berlambang Kabah di tiga provinsi di Kalimantan, Kalsel, Kaltim dan Kaltara.

Mantan Gubernur Rudy Ariffin Jadi Ketua Pemenangan di Tiga Provinsi
antara
Rudy Ariffin saat menjabat Ketua DWP PPP Kalsel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Selesai menjabat Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) selama dua periode tidak lantas menghentikan karier politik H Rudy Ariffin.

Bahkan saat ini, pria yang pernah menjabat Bupati Banjar dan Ketua DPW PPP Kalsel itu kiprahnya di jagat politik semakin luas.

Dia masuk dalam gerbong kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Muhammad Romahurmuzy. Dalam kepengurusan tersebut, Rudy dipercaya pria yang akrab disapa Romy itu sebagai ketua pemenangan partai berlambang Kabah di tiga provinsi di Kalimantan. Yakni Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

“Ya, alhamdulillah ada kader dari Kalsel yakni pak Rudy Ariffin yang dipercaya masuk dalam kepengurusan di DPP. Ini sebagai salah satu bukti bahwa kader PPP dari Kalsel mampu membawa partai ini menjadi lebih baik,” ujar Sekretaris DPW PPP Kalsel, Asbullah.

Masuknya Rudy Ariffin dalam kepengurusan di tingkat pusat itu diharapkan mampu menggairahkan kembali suara PPP di bumi Kalimantan dalam menghadapi pemilihan umum legislatif (Pileg) mendatang, sehingga semakin banyak perwakilan partai yang duduk di legislatif baik tingkat kabupaten, kota, provinsi dan pusat.

“Kalau ada agenda partai selanjutnya kami sedang menunggu petunjuk dari pusat, baik dalam menghadapi pemilu maupun pemilihan bupati,” tandasnya.

Terkait rencana kepengurusan DPW PPP kubu Djan Faridz yang akan mengambil alih aset partai, menurutnya yang bersangkutan harus bisa menunjukkan bukti legalitas kepengurusan.

Karena hingga kini, kepengurusan PPP yang sah dan diakui pemerintah adalah kepemimpinan Muhammad Romahurmuziy.

"Kalau mereka yang dianggap legal dan ada pengakuan pemerintah, nanti bisa saja. Tapi saat ini mereka masih akan mengusahakan saja. Bagi kami yang sah adalah hasil keputusan Mukhtamar di Pondok Gede,” papar Asbullah. (lis)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help