BanjarmasinPost/

Mengurai Beban Ekonomi di Tahun Ajaran Baru

Tajuk Harian Banjarmasin Post yang mengulas tentang tahun ajaran baru sekolah, dimana para orang tua kelas menengah ke bawah harus memikirkan

Oleh: Moh Yamin
Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin,
penulis buku-buku pendidikan

Tajuk Harian Banjarmasin Post yang mengulas tentang tahun ajaran baru sekolah, dimana para orang tua kelas menengah ke bawah harus memikirkan anak-anaknya dalam menyiapkan segala kebutuhan pendidikannya (25/05/16). Hal itu memang menjadi sesuatu yang sangat aktual untuk dibahas di setiap pergantian tahun baru masuk sekolah di tengah kegalauan ekonomi akar rumput saat ini. Pasalnya, hanya anak-anak orang miskin dan menengah kelas ke bawah yang dihadapkan pada beban ekonomi yang berat di tahun ajaran baru.

Seolah, setiap tahun ajar­an baru, masyarakat kelas akar rumput tidak berhenti dipusingkan dengan biaya pendidikan bagi anak-anaknya yang ingin belajar di bangku pendidikan sebagaimana yang dijalani oleh anak-anak orang kaya. Seakan-akan, ketika memasuki dunia sekolah, yang ada dalam pikiran para orang tua dari anak-anak tidak mampu adalah bagaimana harus mencarikan utangan atau jalan tertentu, agar biaya pendidikan anak-anaknya bisa terfasilitasi.

Ini berarti bahwa biaya pendidikan yang selama ini berlangsung di sekolah benar-benar memberatkan dan menjadikan para orangtua anak tidak mampu harus menguras energi luar biasa, terkait apa yang harus diperbuat dalam konteks pembiayaan sekolah anak-anaknya.

Oleh karenanya, ketika berbicara tentang masyarakat kelas menengah ke bawah, berarti tentang biaya hidup yang harus ditanggung dan dijalankan setiap saat. Anak-anak mereka yang masuk sekolah tentu harus menyiapkan segala hal. Sebut saja kebutuhan buku baru, seragam baru, dan banyak lagi yang lain. Ini belum berbicara tentang pungutan sekolah yang harus dibayar kendatipun bisa dicicil. Terlepas sekolah menetapkan bahwa iuran tersebut dipergunakan untuk tambahan kebutuhan sekolah dalam proses kegiatan di sekolah, ini tentu merupakan hal lain.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sisi lain merupakan sesuatu yang tidak bisa dimasukkan dalam pungutan sekolah. Yang menjadi perbincangan selanjutnya adalah anak-anak yang berada di kelas menengah ke bawah tentu menjadi sulit untuk memenuhi segala kebutuhan sekolah, karena orangtuanya memiliki pendapatan yang terbatas. Pendapatan orang tua yang minim dipastikan menjadikan kesulitan untuk bisa membelikan segala kebutuhan yang diperlukan untuk masuk sekolah.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa setiap tahun, biaya pendidikan menjadi mahal? Apakah pendidikan harus dikaitkan sepenuhnya dengan uang? Apakah mereka yang berada di kelas menengah ke bawah tidak boleh menikmati dunia pendidikan sebagaimana yang dijalani oleh anak-anak orang kaya atau menengah ke atas? Apakah hanya orang-orang yang beruang bisa menikmati dunia pendidikan dengan segala fasilitas mewahnya, sementara mereka yang hidup miskin selalu tetap saja tidak dapat bergerak dari ketidaktahuan menuju ketahuan, dari kemiskinan menuju kekayaan pengetahuaan, dari kebodohan menuju kecerdasan, dan begitu seterusnya? Itulah sejumlah pertanyaan yang selalu muncul di benak kita bersama.

Ke mana orangtua dari anak-anak tidak mampu harus mengadu dan berke­luh kesah ketika biaya pendidikan menjadi sesuatu hal yang memberatkan? Kita se­mua setuju bahwa segala apa yang dilakukan di dunia ini membutuhkan uang, namun semua yang dijalankan dalam hidup pun tidak selamanya identik dengan uang.

Pasal 31Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini berarti bahwa negara sudah sepenuhnya harus melindungi seluruh warga negaranya agar tidak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menuju 12 tahun tentu harus benar-benar dijalankan sepenuhnya oleh negara, dimana seluruh anak negeri harus dibiayai sepenuhnya dalam konteks mendapatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu.

Apakah mereka yang ber­asal dari kelompok menengah ke atas atau ke bawah, semua­nya mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Dalam konteks ini, tidak boleh ada pengistimewaan terhadap kelompok tertentu dari anak-anak ter­tentu. Jangan sampai karena anak pejabat, anak dari para keluarga pejabat, dan lain sejenisnya, sehingga mendapatkan akses kemudahan dalam segala aspek untuk menikmati dunia pendidikan.

Halaman
12
Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help