Gara-gara Drainase Pemko Palangkaraya Dilaporkan ke Ombudsman

Pelaporan ini lantaran Pemko Palangkaraya dinilai lalai dalam menangani fasilitas publik seperti saluran drainase yang mengakibatkan banjir.

Gara-gara Drainase Pemko Palangkaraya Dilaporkan ke Ombudsman
banjarmasinpost.co.id/faturahman
ilustrasi, banjir di kawasan Kelurahan Panarung, Palangkaraya. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Pemerintah Kota Palangkaraya dilaporkan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Kota Cantik ke Lembaga Ombudsman Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pelaporan ini lantaran Pemko Palangkaraya dinilai lalai dalam menangani fasilitas publik seperti saluran drainase yang mengakibatkan banjir melanda Kota Palangkaraya.

Banjir yang melanda Kota Palangkaraya sudah terjadi hingga beberapa kali, terutama setelah hujan lebat yang mengguyur ibu kota Provinsi Kalteng. Kondisi banjir ini jelas membuat warga Palangkaraya panik. Terlebih yang genangan airnya mencapai satu meter.

Sejumlah kawasan di Palangkaraya pun terdampak banjir ini. Mulai Kelurahan Panarung, Bukit Hindu, Kelurahan Bukittunggal dan beberapa kawasan pinggiran Sungai Kahayan.

"Kami ingin Ombudsman Kalteng turut serta membantu masyarakat dalam menggerakkan Pemerintah Kota Palangkaraya untuk melakukan perbaikan- perbaikan saluran yang mampet. Faktanya banyak saluran drainase yang ditutup oleh pemilik toko," ucap Faransisko dan Aryo

Nugroho Waluyo dan perwakilan dari Masyarakat Peduli Kota Cantik Warga Masyarakat Kota Palangkaraya.
Sementara itu, Asisten Pratama Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman Kalteng Deni Riswanda mengatakan, berkas laporan yang diajukan oleh perwakilan masyarakat Kota Palangkaraya sudah diterimanya.

Nantinya laporan itu akan ditindaklanjuti dengan meneliti berkas dan kelayakannya. Bahkan kalau perlu akan membentuk tim untuk pelaksanaannya. "Jika memang layak akan diberikan rekomendasi oleh kami terkait masalah tersebut." katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Pemko Palangkaraya H Rojikinnor mengatakan, soal banjir yang terjadi di Palangkaraya tersebut adalah tanggungjawab semua pihak. Sehingga tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Cipta Karya maupun Pemerintah Provinsi Kalteng yang juga punya tangungjawab dalam memelihara saluran primer dalam kota.

"Yang diperlukan saat ini, adalah kesadaran masyarakat untuk memelihara drainase di depan rumahnya masing-masing agar tidak menghambat jalannya air." katanya seraya menegaskan tidak mungkin drainase se-Kota Palangkaraya yang dibuat dipelihara oleh Pemko Palangkaraya dengan keterbatasan personel yang ada. (tur)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help