Melaporkan Haris Azhar, TNI, BNN, dan Polri Dinilai Berlebihan

"Ada kesan TNI, BNN, dan Polri, bersikap berlebihan dengan melaporkan Haris ke Bareskrim."

Melaporkan Haris Azhar, TNI, BNN, dan Polri Dinilai Berlebihan
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, saat ditemui di Sekretariat Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2015). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Aktivis Koalisi Anti Mafia Narkoba, Usman Hamid, menganggap pelaporan terhadap Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar terlalu berlebihan.

Semestinya, kata dia, informasi tersebut menjadi bahan koreksi internal dan mencari tahu siapa saja oknum yang terlibat dalam peredaran narkoba berdasarkan kesaksian Freddy Budiman.

"Ada kesan TNI, BNN, dan Polri, bersikap berlebihan dengan melaporkan Haris ke Bareskrim," ujar Usman dalam diskusi "Hitam Putih Pemberantasan Narkoba" di Jakarta, Sabtu (6/8/2016).

"Kalau kita lihat dari sudut pandang positif bisa jadi medium bagi Haris untuk ungkap data apa yang dia miliki terkait keterlibatan petinggi negara," kata dia.

Usman mengakui apa yang dibeberkan Haris melalui media elektronik memang kontoversial.

Di satu sisi, informasi ini penting untuk diungkap dan tak diabaikan. Di sisi lain, terutama bagi pejabat negara, informasi ini terlalu prematur lantaran lemahnya bukti yang dilampirkan.

Alih-alih laporkan Haris, Usman ingin pemerintah menindaklanjuti informasi tersebut dengan membentuk tim independen.

"Dikesampingkanlah upaya memidakanan warga masyarakat. Negara akan terbantu oleh masyarakat yang akan membagi informasi atau pengaalaman praktik narkotika," kata Usman.

Kalaupun setelah ditelusuri tak ditemukan oknum pengedar narkotika di instansi negara, Usman meyakini nama baik mereka pun tak akan tercemar.

Usman mengingatkan ucapan yang selalu disebut Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia darurat narkoba.

"Itu yang lebih merefleksikan kegentingan Indonesia ketimbang reaksi dan mempidanakan hak orang berpendapat. Kita minta Presiden pertimbangakan bentuk tim investigasi independen, objektif, tanpa khawatir resistensi internal," kata Usman.

Sementara itu, anggota DPR Komisi III Aboe Bakar Alhabsyi meminta Polri, TNI, dan Badan Narkotika Nasional tidak emosional menanggapi informasi dari Haris.

Ia pun meminta instansi tersebut menelusuri oknum-oknum yang membuat nama mereka tercoreng karena terlibat dalam peredaran narkoba.

"Keterlibatan ini pasti oknum pengkhianat, bukan institusinya. Ini yang harus diberantas," kata Aboe Bakar.

Editor: Yamani Ramlan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help