News Analysis

Dana ABPD Banyak Mengendap di Bank, Fitriadi : Ada Miss Manajemen

Ada miss-manajemen di sini dalam hal perencanaan, antara perencanaan dengan implementasi tidak berjalan semestinya.

Dana ABPD Banyak Mengendap di Bank, Fitriadi : Ada Miss Manajemen
banjarmasinpost.co.id
BPost Cetak Selasa (9/8/2016) 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kalau dipandang dari aspek regulasi anggaran atau budget, sebenarnya tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur batasan dana yang disimpan, mengendap atau yang menjadi Silpa (Sisa lebih perhitungan anggaran), baik di aturan OJK, Kementerian Keuangan atau di Kementerian Dalam Negeri.

Tapi kalau dilihat dari sudut pandang efisiensi penggunaan anggaran APBD, yang tujuannya untuk meningkatkan kensejahteraan masyarakat, jelas tidak efisien.

Dalam segi akuntabilitasnya jadi pertanyaan bagaimana kok bisa tersimpan dalam jumlah yang besar sementara kebutuhan juga besar.

Ada anomali di sini. Kebutuhan di masyarakat, sebut saja pembangunan infrastruktur, kesehatan dan kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat lainnya masih tinggi, apalagi di daerah. Tapi anggaran yang begitu besar itu malah tidak terpakai, serapannya kurang.

Ada miss-manajemen di sini dalam hal perencanaan, antara perencanaan dengan implementasi tidak berjalan semestinya.

Kita bisa lihat masalah ini disebabkan oleh dua faktor, internal dan eksternal.

Faktor internal, di antaranya pertama perencanaan di Bappeda sebagai dapurnya, apakah sudah maching dengan realisasi di lapangan.

Rencana anggaran yang dibuat ternyata yang dieksekusi dalam tahun anggaran tersebut kurang dari yang sudah direncanakan.

Kedua, bisa jadi adanya ketakutan oleh pengguna anggaran terhadap anggaran yang sudah diracik tadi, yang disebabkan oleh regulasi dari pemerintah pusat yang kerap berubah-ubah.

Sedangkan faktor eksternal adalah yang tadi disebutkan, regulasi dari pemerintah pusat tadi yang kerap berubah-ubah, sehingga pengguna anggaran menjadi ragu untuk menggunakan anggaran yang ada, sehingga serapannya berubah.

Pemerintah kemudian daerah berhati-hati dalam menggunakan anggaran, mulai dari SKPD dari karena takut menyalahi regulasi yang berubah-ubah tadi oleh pemerintah pusat.

Mereka ketakutan ada penyalahgunaan wewenang atau merugikan keuangan negara nantinya.
Presiden Jokowi sebenarnya harus memperhatikan hal ini, kenapa jadi banyak Silpa di daerah.

Sebenarnya pemerintah pusat sudah memberikan peluang dengan memperbolehkan pengguna anggaran didampingi kejaksaan atau BPKP.

Ini dilakukan agar pemerintah daerah tidak ragu dalam memakai anggaran, untuk menghindari dari beberapa pasal karet yang bisa jadi multitafsir antara pengguna anggaran dan penegak hukum. (rmd)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help