Kejaksaan Agung Pastikan Terpidana Mati Tak Lagi Punya Hak Grasi

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Noor Rachmad memastikan hak setiap terpidana mati telah terpenuhi sebelum melakukan eksekusi.

Kejaksaan Agung Pastikan Terpidana Mati Tak Lagi Punya Hak Grasi
Ambaranie Nadia K.M
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Noor Rachmad. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Noor Rachmad memastikan hak setiap terpidana mati telah terpenuhi sebelum melakukan eksekusi.

Kalaupun ada yang pengajuan grasinya masih diproses, Noor menyebut mereka sudah tidak punya hak lagi untuk itu.

"Lihat grasinya seperti apa, mereka tidak punya hak grasi lagi kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010," ujar Noor saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/8/2016) malam.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa hak pengajuan grasi hanya diberikan selama setahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap.

Salah satu teepidana mati yang dieksekusi, Humphrey Ejike Jefferson atau Jeff, keputusannya sudah diketok palu oleh Mahkamah Agung pada tahun 2007.

Sementara pengacara Humphrey, Afif Abdul Qoyim, mengadukan Kejaksaan Agung atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 membatalkan pasal 7 ayat 2 UU Grasi yang membatasi pengajuan Grasi selama satu tahun.

Menurut Noor, undang-undang soal grasi tak berlaku surut, sehingga Humphrey dianggap sudah tidak punya hak ajukan grasi lagi.

"Kalau dilaporkan, silakan saja. Kami sudah beritahu juga sebelumnya, bahwa Anda punya hak untuk mengajukan grasi," kata Noor.

Noor mengatakan, saat itu terpidana mati menolak mengajukan grasi. Sehingga kemudian hak mereka hangus setelah setahun itu.

"Jauh sebelum eksekusi mati ini mereka sudah menolak. Ada bukti penolakannya. Dia menolak sendiri," kata Noor.

Halaman
12
Editor: Edinayanti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help