Pengusaha Banua Diimbau Manfaatkan Amnesti Pajak

Para pengusaha di Banua diimbau memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak atau tax amnesti yang saat ini diberikan pemerintah.

Pengusaha Banua Diimbau Manfaatkan Amnesti Pajak
banjarmasinpost.co.id/hasby suhaili
Ketua Apindo Kalsel H Supriadi saat sosialisasi Amnesti Pajak, Senin (22/8/2016) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Para pengusaha di Banua diimbau memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak atau tax amnesti yang saat ini diberikan pemerintah.

Dengan fasilitas ini, maka pajak terutang akan dihapuskan dan tidak mendapat sanksi, asal melaporkan harta yang belum dilaporkan dan membayar uang tebusan.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kalsel, Imam Arifin saat Sosialisasi Amnesti Pajak yang digelar DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalsel, di Swiss-Bel Hotel Banjarmasin, Senin (22/8/2016).

"Negara mengampuni permasalahan pajak seluruh warga yang selama ini mungkin belum rapi. Dengan syarat mengungkap harta yang selama ini belum ada di SPT," katanya.

Menurut Arifin, harta warga negara Indonesia tersebar di seluruh dunia. Perbandingan pendapatan per kapita Indonesia 2013 sebesar 3,475,25 dolar AS, Malaysia 10,588,06 dolar AS, Singapura 55,182,48 dolar AS.

Ditambahkan, pada 2018 mendatang akan diberlakukan Automatic Exchange of Information (AEOI). Dimana financial market seluruh dunia wajib melaporkan nama warga negara dan jumlah investasinya kepada negara, sehingga wajib pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya dari otoritas pajak.

Karena itu, dia kembali mengimbau pengusaha di Banua memanfaatkan momen amnesti pajak ini. Namun ditegaskannya, amnesti pajak tidak berlaku bagi pengemplang pajak, tetapi bagi warga negara Indonesia yang belum merapikan pencatatan asetnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalsel H Supriadi mendorong anggotanya memanfaatkan amnesti pajak. Dia mengatakan, amnesti pajak diberlakukan pemerintah karena melihat kondisi saat ini memang lagi susah.

Utang Indonesia Rp 553 triliun saat krisis pada 1998, naik 600 persen menjadi Rp 3.362,74 triliun pada Juni 2016.

Beban pemerintah sekarang mencari kekurangan dana dengan cara berinovasi, salah satunya adalah meningkatkan pendapatan dari pajak. Dia pun berharap, masyarakat di Kalsel sadar akan pajak. Sebab Indonesia dibangun dari pajak, dan 70 persen sampai 80 persen pendapatan negara berasal dari pajak.

"Sebegitu besarnya utang bangsa Indonesia, maka perlu kontribusi dari teman-teman pengusaha, tingkatkan nasionalisme. Acara ini kesempatan yang baik memahami amnesti pajak, tidak hanya untuk pengusaha tetapi juga semua orang," katanya. (has)

Baca Lengkap di Banjarmasin Post Edisi Cetak Selasa (23/8/2016)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help