Tak Harus seperti Bandung

SEJUMLAH kota di Indonesia saat ini berlomba menerapkan konsep Smart City atau Kota Pintar, tak terkecuali Kota Banjarmasin.

SEJUMLAH kota di Indonesia saat ini berlomba menerapkan konsep Smart City atau Kota Pintar, tak terkecuali Kota Banjarmasin.

Smart City merupakan konsep pengembangam atau pengelolaan kota dengan pemanfaatan teknologi informasi (IT) untuk menghubungkan, memonitoring dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di kota secara lebih efektif dan efisien. Termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mendukung Banjarmasin sebagai Smart City, Wali Kota Ibnu Sina menggandeng Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang merupakan konseptor Kota Pintar di Kota Kembang. Seperti diketahui, Pemkot Bandung memiliki sekitar 300 aplikasi dalam pelayanan publik yang siap diberikan ke Banjarmasin.

Ibnu Sina bahkan memasukkan konsep Smart City ini di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin yang disahkan DPRD pada pekan lalu, (BPost, 25/8/2016).

Konsep Smart City pertama kali dikemukakan oleh IBM, perusahaan komputer ternama di Amerika. Konsep ini diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. IBM menelurkan enam indikator yang harus dicapai, yakni masyarakat kota, lingkungan, prasarana, ekonomi, mobilitas, serta konsep smart living. Dengan mengoptimalkan keenam indikator itu, konsep Smart City bukan lagi sebuah wacana belaka.

Penerapan konsep Smart City memang tidak semudah membalik telapak tangan. Bandung yang merupakan kota pertama di Tanah Air yang menerapkan konsep Smart City memerlukan waktu dua tahun serta menghabiskan dana ratusan miliar rupiah. Kang Emil, sapaan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, bahkan sampai turun sendiri mencari investor untuk berinvestasi di Bandung. Tidak aneh kalau seluruh kota Bandung saat ini free Wifi, sehingga memudahkan pelayanan online bagi warganya.

Di Kota Banjarmasin, konsep Smart City sebenarnya sudah diterapkan wali kota sebelum Ibnu Sina. Sejumlah SKPD telah menerapkan sistem pelayanan secara online. Namun, konsep itu memang tidak berjalan efektif karena kurangnya infrastruktur dan SDM yang melek IT.

Ketidaksiapan SDM dan infrastruktur pendukung juga terlihat di PPDB Online tingkat SMP, SMA dan SMK 2016 lalu. Terjadi kekacuam di seluruh sekolah, pendaftaran siswa baru terpaksa dilakukan secara manual karena sistem online gangguan akibat server panitia down. Padahal PPDB Online merupakan bagian dari konsep Smart City.

Namun, apapun yang terjadi, pengembangan Smart City di Banjarmasin harus didukung dan dijalankan demi meningkatkan kualitas layanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan.

Banjarmasin tidak harus seperti Bandung yang telah menerapkan konsep Smart City di berbagai sektor meliputi bidang transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, e-government, lalu lintas, e-payment dan lain-lain. Cukup memilih sektor yang paling priortias dan mendesak diterapkan di Banjarmasin, misalnya layanan publik. Sektor itu saja yang fokus dikembangka sampai benar-benar terealisasi, baru sektor yang lain.

Kita bisa meniru seperti Copenhagen. Kota di Denmark ini hanya memfokuskan diri untuk pengoptimalan bidang lingkungan, sehingga disebut Kota Pintar di dunia. Ibu Kota Korsel, Seoul juga berpredikat Smart City. Kota ini fokus pada pelayanan publik di bidang teknologi informasi. Tidak aneh jika kota ini memiliki jaringan internet tercepat di dunia. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved