Berita Tanahlaut

Warga Eks UPT Sungaipinang Tagih Sertifikat Lahan

Haiban Ansori, penghuni eks UPT Sungaipinang, mengaku sudah melayangkan surat kepada Pemerintah Pusat dan ditembuskan

Warga Eks UPT Sungaipinang Tagih Sertifikat Lahan
banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid
Rumah eks transmigran di Tambangulang, Tanahlaut 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Warga penghuni eks Unit Permukiman Transmigrasi Sungaipinang di Desa Sungaipinang, Kecamatan Tambangulang, Kabupaten Tanahlaut menagih janji pemerintah pusat terkait surat hak kepemilikan lahan.

Haiban Ansori, penghuni eks UPT Sungaipinang, mengaku sudah melayangkan surat kepada Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanahlaut.

"Kami sudah lama menanti sertifikat surat hak milik lahan kami. Padahal kami penghuni sejak 2008 hingga saat ini belum diterbitkan. Makanya kami selalu bertanya melalui surat kepada pemerintah pusat," ujarnya, Jumat (2/9/2016).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanahlaut, HM Rafiki Effendi membenarkan keluhan warga eks tranamigrasi itu menuntut legalitas lahan yang ditempati dan lahan usahanya.

"Data pasti berapa yang belum dapat itu sama kepala bidang. Memang ada surat tembusan mempertanyakan surat legalitas kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanahlaut, Mansyah mengaku pihaknya masih berupaya mempertanyakan hal itu kepada pemerintah pusat.

Namun, keberangkatan ke Jakarta itu terkendala biaya sehingga upaya mempertanyakan itu tak tercapai hingga kini. Diakui Mansyah hak penguasaan lahan masih berproses di BPN Wilayah Kalsel.

"Kendala lainnya, dana untuk biaya HPL dan SHM 100 KK warga transmigrasi Sungaipinang itu juga perlu kejelasan. Apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah," katanya.

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved