Kepala Disdukcapil Banjarmasin Ancam Pecat Bila Ada PNS Jadi Calo KTP

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin, Khairul Saleh, mengakui, masih banyak warga belum kebagian KTP.

Kepala Disdukcapil Banjarmasin Ancam Pecat Bila Ada PNS Jadi Calo KTP
banjarmasinpost.co.id/dok
Ilustrasi- Warga antre mengurus KTP 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Salah satu bagian yang paling rawan penyalahgunaan jabatan oleh PNS adalah bagian pelayanan.

Dan disinyalir masih ada calo yang berkeliaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelayanan. Salah satunya adalah pelayanan KTP.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin, Khairul Saleh, mengakui, masih banyak warga belum kebagian KTP. Ini karena jumlah blanko untuk pembuatan KTP yang terbatas.

Kondisi demikian membuat pihaknya hanya memprioritaskan warga yang mendesak perlu KTP, misalnya hendak keluar negeri atau lainnya yang harus pakai KTP asli. Selain itu, mereka yang dapat prioritas tersebut pembuat baru, bukan karena KTP rusak atau hilang.

Saat ini, blanko e-KTP masih tersedia sekitar 4.000 lembar. "Pekerjaan kami yang dari 2012 masih ada. Jumlahnya sekitar 4.000-an lagi. Semuanya dalam proses pencetakan.

Jadi, semuanya diminta sabar. Terkecuali jika blanko itu sudah tersedia, setelah datang kiriman dari Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.

Menurut dia, permintaan pembuatan E-KTP terus meningkat. Bahkan sampai lebih 200 warga setiap harinya memasukkan permohonan. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri menargetkan sampai tahun ini Banjarmasin bisa perekaman e-KTP sebanyak 450 ribu. Dan ini sudah hampir sejak dimulainya program pada 2011, yakni, sebanyak 442 ribu warga.

Disadarinya, keadaan ini kerap dimanfaatkan sejumlah oknum. Bahkan baru-baru ini dia mendapat laporan ada oknum petugas yang menjadi calo.

"Anak saya bilang, temannya dimintai Rp 250 ribu agar bikin KTP cepat selesai. Ini masih saya cari orangnya. Siapa dia," ancamnya.

Khairul berjanji tak segan menjatuhkan sanksi berat bila ada oknum pegawainya yang jadi calo.

"Kalau ada oknum yang melayani para calo, kami jatuhkan sanksi tegas. Bagi tenaga kontrak atau pegawai tidak tetap, dipecat langsung. Kalau yang PNS, saya usulkan dipindah," lontarnya.

Pembuatan e-KTP sebenarnya bisa selesai sehari. Asalkan, blanko tersedia, internet lancar dan berkas pemohon juga lengkap. "Saya juga meminta warga melaporkan bila ada oknum yang jadi calo," pungkasnya.(*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved