Pemerintah Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2017 Jadi 5,1 Persen

Sebelumnya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017, pemerintah mematok target pertumbuhan sebesar 5,3%

Pemerintah Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2017 Jadi 5,1 Persen
kompas.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016). Dalam sidang tahunan ini Presiden Joko Widodo membacakan pidato kenegaraan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 menjadi hanya 5,1%. Hal itu bahkan telah ditetapkan menjadi keputusan rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebelumnya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017, pemerintah mematok target pertumbuhan sebesar 5,3%. Target itu sempat diubah menjadi 5,2% dengan alasan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian terkini.

Namun, dalam raker dengan agenda pengambilan keputusan asumsi makro ekonomi ini, pemerintah setuju untuk kembali menurunkannya. Hal itu dilakukan, setelah Komisi XI mengkritik target pertumbuhan yang dinilai masih terlalu optimistis.

Komisi XI dalam usulannya menilai, pertumbuhan ekonomi yang tepat adalah 5,05%. Namun, akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani setuju di 5,1%.

Sri Mulyani beralasan, ada beberapa alasan mengapa dirinya menurunkan proyeksi pertumbuhan kembali. Pertama, pertumbuhan konsumsi yang masih akan terbatas yaitu 5% saja. "Pertumbuhan konsumsi akan menentukan seberapa besar kenaikan dari sisi demand," ujar Sri Mulyani, Rabu (7/9) di Jakarta.

Sedangkan sebelumnya, ia memperkirakan pertumbuhan konsumsi bisa mencapai 5,1%. Jika pertumbuhan konsumsi sebesar 5,1% maka peluang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% masih bisa dicapai.

Faktor kedua adalah pertumbuhan investasi yang masih akan terbatas. Terutama dikarenakan rendahnya kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi. Mengingat, ruang gerak korporasi masih terbatas karena besarnya beban utang yang masih harus ditanggung.

Utang ini muncul sebagai akibat dari akumulasi pelambatan ekonomi global. Saat ini masih banyak perusahaan nasional yang masih berbasis komoditas. Sementara harga komoditas dari tahun ke tahun terus rendah.

Padahal, mereka masih ada utang yang harus ditanggung sisa dari era booming komoditas. Jadi itu akan membuat mereka hati-hati dalam mennetukan ekspansi atau tidak.

Namun demikian dari sisi investasi berpeluang ter-offset dari program tax amnesty, yang akan emnambah aliran dana masuk. Hot money ini diharapkan bisa menggerakkan dunia usaha.

Hal lainnya yang menentukan adalah ekspor-impor yang masih rendah pertumbuhannya, meskipun diperkirakan akan lebih baik. Tahun lalu pertumbuhannya negatif, tahun depan diperkirakan berkisar di level 0%.

Sri Mulyani menegaskan, pihaknya menetapkan target asumsi makro tidak hanya melihat sisi kredibilitas saja. Tetapi juga upaya pemerintah untuk menjaga optimisme pasar.

Editor: Didik Trio
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved