Melawan Stigma Negatif BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) ada sejak 2011, ketika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS disahkan.

Melawan Stigma Negatif BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) ada sejak 2011, ketika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS disahkan. Namun, mulai terlihat di tengah masyarakat sejak 1 Januari 2014 ketika PT. Jamsostek dan Askes berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Sejak kemunculan BPJS, bermunculan pula banyak keluhan, terutama terkait layanan BPJS Kesehatan. Bagi yang sebelumnya pernah menjadi peserta asuransi kesehatan pelat merah macam Askes, Jamsostek atau Inhealth dibikin kaget. Standar pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan masih jauh di bawah asuransi kesehatan tersebut.

Pasien terkaget-kaget dengan sistem layanan yang dianggap di bawah standar, terutama dalam layanan rawat jalan. Konsultasi ke dokter keluarga seakan hanya formalitas. Layanan pengobatan yang bisa diberikan hanya obat-obat murah. Bahkan, ada yang menyebut masih lebih baik obat di puskesmas ketimbang obat dokter BPJS.

Memang, pada layanan tertentu, BPJS memiliki kelebihan. Seperti menanggung hampir semua layanan kesehatan yang jika harus mengeluarkan biaya sendiri, nominalnya tidak sedikit. Seperti cuci darah (hemodialisa) jika harus membayar sedikitnya keluar uang Rp 1,2 juta untuk sekali layanan.

BPJS Kesehatan menanggung anggotanya dari seluruh jenjang usia serta semua tingkat keparahan penyakit yang diderita. Mungkin karena luasanya cakupan layanan, sehingga pada bagian lain layanan tidak optimal atau bahkan malah diturunkan demi mencukupi cakupan layanan yang luas.

Lagi pula, semua orang tentu ingin berharap selalu sehat. Kalau pun sakit, ya, tidak sampai parah. Cukup rawat jalan, diberi obat oleh dokter lalu sembuh. Tidak ingin sampai rawat inap di rumah sakit, apalagi berlama-lama di sana. Buat apa dibikin layanan rawat jalan jika obat yang diberikan hanya kelas obat pereda panas bahkan tak jarang cuma vitamin.

Tak sedikit peserta BPJS tidak memanfaatkan kepesertaannya untuk berobat ke dokter keluarga. Mereka memilih membayar untuk berobat ke dokter yang dianggap lebih berkompeten, memberi resep dan obat yang dianggap lebih baik. Apalagi jika terkait anak, mereka rela membayar mahal dan menyimpan jauh di dalam dompet kartu BPJS.

Layanan lebih komplit untuk semua jenis penyakit juga bukan tanpa risiko. Terjadi ledakan jumlah pasien rawatinap di rumah sakit-rumah sakit pemerintah. Rasio jumlah kamar dengan jumlah pasien tak lagi logis.

Akibatnya rumah sakit menolak pasien BPJS. Penolakan ini menambah kuat stigma negatif layanan BPJS. Di sisi lain, ada terjadi keterlambatan proses klaim tagihan BPJS yang membuat rumah sakit agak ‘enggan’ melayani pasien BPJS.

Dokter yang menjalin kerja sama dengan BPJS sebenarnya juga tidak bisa disalahkan 100 persen. Sebab, standar honor untuk dokter tiap melayani satu pasien masih sangat rendah. Bagaimana mau meningkatkan kualitas kalau pelayan kesehatannya merasa tidak terpenuhi standar haknya.

Beberapa deskripsi di atas hanya sebagian kecil dari ilustrasi banyaknya keluhan masyarakat terhadap layanan BPJS. Stigma buruk layanannya bakal melegenda jika tidak cepat dibenahi. Jangan masyarakat umum, kisah yang beredar di luaran menyebut karyawan BPJS pun enggan menggunakan layanannya. Mungkin sambil jalan, dicari formula agar layanan BPJS jadi prima hingga bisa menghapus stigma negatif buruknya layanan. Pada 2019 mendatang target 100 persen warga negara Indonesia menjadi peserta BPJS. Formula itu harus dicari sejak sekarang. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help